Jakarta (ANTARA News) - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsudin, mendesak pemerintah untuk segera bertindak tegas menanggapi terbitnya majalah Playboy yang menimbulkan protes dari masyarakat. "Pemerintah harus tegas dengan perangkat hukumnya. Ini sudah beberapa hari sejak majalah itu terbit namun belum ada tindakan pemerintah," katanya sebelum bertemu dengan kandidat presiden Pantai Gading, DR Diaby Musthapa, di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat. Ia menyayangkan pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo),Sofyan Djalil, yang mengatakan pemerintah tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan pembreidelan terhadap Playboy. "Saya menilai dan memahami kemarahan masyarakat khususnya umat Islam seperti FPI yang kecewa dengan sikap dan langkah pemerintah terkesan lamban, setengah hati dan cenderung tidak mendengar aspirasi rakyat,"katanya. Meski demikian, lanjut dia, Muhammadiyah tidak mentoleransi tindak kekerasan atas dalil apa pun dan atas nama ap apun. "Saya sudah berpesan kepada FPI agar hati-hati dan jangan terjebak dalam tindakan anarkisme, kekerasan, dan pelanggaran hukum disamping tindakan mereka bisa disusupi" katanya. Ditambahkannya, dengan pemanggilan pimpinan massa FPI itu, penyidik berharap dapat mengetahui siapa yang terlibat dalam pengrusakan kaca bangunan dan melempari polisi dengan batu hingga mengakibatkan satu polisi menderita luka. (*)