Bandung (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyatakan kebutuhan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Jawa Barat Tahun 2024 yang meliputi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar, Pemilihan Bupati dan Wabup dan Pemilihan Wali Kota dan Wali Wali Kota di 27 kabupaten/kota diproyeksikan mencapai Rp6 triliun.


"Anggaran untuk Pilgub Jabar saja itu sudah Rp1 triliun sekian. Nah kalau dikumulatifkan dengan pilkada di tingkat kabupaten/kota, itu angkanya bisa menembus Rp5 sampai Rp6 triliun," kata Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok, ketika dihubungi, Jumat.

Baca juga: KPU: 18 parpol lolos verifikasi administrasi

Menurut Rifki, saat ini pihaknya masih menunggu hasil laporan verifikasi administrasi faktual partai politik yang akan diumumkan oleh KPU RI.
"Mana saja kemudian yang nanti akan dilanjut ke faktual. Jadi kita masih posisi menunggu, yang jelas kemungkinan difaktual itu adalah parpol yang tak lolos ambang batas 4 persen atau parliamentary threshold," kata dia.

Bagi partai politik yang lolos parliamentary threshold, kata Rifki, tidak dilakukan verifikasi faktual.


"Jadi 9 parpol yang ada di parlemen sekarang, itu tidak dilakukan verifikasi faktual," kata dia.
Menurut dia, proses verifikasi faktual terhadap parpol yang dilakukan oleh KPU Jawa Barat meliputi kunjungan ke kantor partai politik untuk dicek kepengurusan, kondisi kantor dan keterwakilan 30 persen kaum perempuan.

"Baru dilanjutkan dengan verifikasi keanggotaan, anggota partai yang sudah diserahkan ke KPU," kata dia.

Verifikasi faktual keanggotaan partai politik dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus pencatutan nama warga oleh partai politik saat mendaftarkan partainya ke KPU.