Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menggelar rapat internal di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, bersama sejumlah menteri untuk membahas kebijakan satu data dalam data sosial registri nasional yang bermanfaat untuk memastikan program-program pemerintah tepat sasaran.

"Tadi rapat internal terkait satu data. Disampaikan Presiden bahwa konsolidasi data menjadi penting dan data sosial registrasi nasional diperlukan," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat dengan Presiden Jokowi.

Airlangga mengatakan saat ini memang sudah ada beberapa kementerian dan lembaga yang mempunyai wali data amanat berdasarkan undang-undang, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial, data keluarga di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), data pengentasan kemiskinan di Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan data kependudukan di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Menurutnya, Presiden Jokowi memberikan arahan agar seluruh data itu dibuka kepada Badan Pusat Statistik yang sudah ditugaskan membuat data sosial registri nasional.

"(Perekaman) data sosial registri nasional ini akan dilakukan bulan Oktober sampai dengan Desember dengan melibatkan sekitar 400.000 peneliti. Total anggaran sampai tahun depan Rp4 triliun dan tahun ini disiapkan Rp3,3 triliun,” jelasnya.

Airlangga menekankan kebutuhan satu data menjadi penting agar masyarakat memiliki klasifikasi dan program pemerintah menjadi tepat sasaran melalui perekaman data 100 persen melalui sensus.