Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan RI meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder serta tersier bagi program kesehatan jiwa melalui transformasi kesehatan di bidang layanan rujukan.

"Transformasi layanan rujukan merupakan pilar kedua dari enam Program Transformasi Kesehatan di Indonesia," kata Direktur Kesehatan Jiwa Kemenkes RI Vensya Sitohang yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan tema utama dari transformasi layanan kesehatan jiwa, di antaranya berorientasi pada pemulihan pasien dengan gangguan jiwa, pemenuhan hak azasi manusia dalam penanganan orang dengan masalah kesehatan jiwa, jejaring pengampuan layanan kesehatan jiwa, serta digitalisasi layanan kesehatan jiwa.

Pada layanan berorientasi pemulihan gangguan jiwa fokus membantu individu dalam mencapai kehidupan yang bermakna dan memuaskan dengan meningkatkan harapan hidup, pencapaian tujuan hidup, dan solusi sosial.

Baca juga: Mensos Risma kampanyekan bebas pasung dan diskriminasi ODGJ

Baca juga: Kemenkes: Tindakan melukai diri perlu ditanggung BPJS Kesehatan

Vensya mengatakan, pada peringatan Hari Kesehatan Jiwa 2022 yang jatuh pada 10 Oktober 2022, Kemenkes bersama organisasi terkait memperkuat kolaborasi untuk mendukung pemulihan gangguan kejiwaan.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun di Indonesia mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi.

Selain itu berdasarkan Sistem Registrasi Sampel yang dilakukan Badan Litbangkes tahun 2016, diperoleh data bunuh diri per tahun sebanyak 1.800 orang atau setiap hari ada lima orang melakukan percobaan maupun bunuh diri.

"Penanganan harus bersifat profesional dalam membantu pasien dan orang sekitar memahami tujuan terapi untuk mengeliminasi gejala dan memulihkan Kesehatan, serta fungsi sosial pasien," katanya.

Menurut Vensya, orang dengan masalah kesehatan jiwa perlu mendapatkan dukungan untuk meningkatkan harapan, identitas diri, makna dan tanggung jawab personal.

"Orang dengan masalah Kesehatan jiwa harus mampu hidup mandiri dan diterima di masyarakat," katanya.

Secara terpisah, Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PP-PDSKJI) Agung Frijanto mengatakan kolaborasi dengan Kemenkes dilakukan melalui pemenuhan jejaring rumah sakit jiwa (RSJ) strata utama di Indonesia mencapai 100 persen pada 2027.

Peran PDSKJI adalah memenuhi kebutuhan psikiater minimal satu rumah sakit jiwa tingkat utama di 34 provinsi, dan 323 Rumah Sakit Umum jejaring pengampuan.

"RSJ strata utama memiliki kapasitas menanggulangi empat penyakit gangguan jiwa seperti skizofrenia, depresi, ansietas, dan gangguan adiksi napza," katanya.

Pihaknya juga berkontribusi dalam pengembangan modul edukasi berbasis bukti dan teknologi, serta model dan modul pencegahan primer dan sekunder gangguan kesehatan jiwa.

"Kami juga berupaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM di layanan primer melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan kepada tenaga kesehatan di layanan primer, hingga pengembangan kurikulum pendidikan psikiatri untuk berbagai jenjang pendidikan bagi tenaga kesehatan dan kesehatan jiwa lainnya," katanya.*

Baca juga: Mensos kabulkan keinginan ODGJ usia anak teruskan sekolah

Baca juga: Sudin Kesehatan Jakbar ajak masyarakat hapus stigma ODGJ