Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, Menaker Ida menjelaskan bahwa BSU secara nasional sudah tersalurkan 63,60 persen dari target. Rincian pencairannya adalah penerima tahap I sebanyak 4.112.052 orang, tahap II sebanyak 1.607.776 orang, tahap III sebanyak 1.357.722 orang dan tahap IV sebanyak 1.091.437 orang.
"Tentu kita berharap bantuan ini digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, tidak untuk kebutuhan yang tidak perlu," kata Menaker.
Berbicara saat bertemu penerima BSU di Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (6/10), Ida menjelaskan bahwa subsidi gaji yang sudah tersalurkan di Sumatera Barat adalah 103.675 orang.
Baca juga: Menaker tinjau penyaluran BSU bagi pekerja rumah sakit di Mojokerto
Baca juga: Kemnaker sebut BSU tahap empat disalurkan ke 1,2 juta pekerja
Rincian untuk penerima BSU tahap I adalah 38.644 orang, tahap II sebanyak 23.758 orang, tahap III sebanyak 26.918 orang dan tahap IV sebanyak 14.355 orang.
Ia mengatakan bahwa penyaluran BSU dilakukan secara bertahap untuk memastikan bahwa bantuan yang menyasar pekerja itu tepat sasaran.
Setelah menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan, jelasnya, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pemadanan data untuk memastikan calon penerima belum mendapatkan bantuan pemerintah yang lain, seperti Kartu Prakerja, BLT BBM dan PKH.
"Kemudian kami juga harus padankan apakah calon penerima ini adalah anggota TNI, POLRI, dan ASN apa bukan karena mereka tidak berhak menerima," demikian Ida Fauziyah.
Baca juga: Menaker sebut penyaluran BSU capai 48,34 persen
Baca juga: Menaker pantau langsung penyaluran BSU di SidoarjoRincian untuk penerima BSU tahap I adalah 38.644 orang, tahap II sebanyak 23.758 orang, tahap III sebanyak 26.918 orang dan tahap IV sebanyak 14.355 orang.
Ia mengatakan bahwa penyaluran BSU dilakukan secara bertahap untuk memastikan bahwa bantuan yang menyasar pekerja itu tepat sasaran.
Setelah menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan, jelasnya, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pemadanan data untuk memastikan calon penerima belum mendapatkan bantuan pemerintah yang lain, seperti Kartu Prakerja, BLT BBM dan PKH.
"Kemudian kami juga harus padankan apakah calon penerima ini adalah anggota TNI, POLRI, dan ASN apa bukan karena mereka tidak berhak menerima," demikian Ida Fauziyah.
Baca juga: Menaker sebut penyaluran BSU capai 48,34 persen
Baca juga: Kemenkeu catat realisasi bantuan subsidi upah capai Rp4,2 triliun