Singapura (ANTARA) - Kekhawatiran atas pasokan minyak yang ketat dan inflasi yang melonjak meningkat setelah kelompok negara OPEC+ mengumumkan pengurangan pasokan terbesar sejak 2020 menjelang embargo Uni Eropa terhadap energi Rusia.

Langkah tersebut telah memperluas keretakan diplomatik antara blok yang didukung Saudi dan negara-negara Barat, yang khawatir harga energi yang lebih tinggi akan merugikan ekonomi global yang rapuh dan menghambat upaya menghilangkan pendapatan minyak Moskow setelah invasi Rusia ke Ukraina.

Minyak mentah berjangka global melonjak minggu ini, kembali ke level tertinggi tiga minggu, setelah OPEC+setuju untuk memangkas produksi sebesar 2 juta barel per hari menjelang puncak musim dingin.

Hal ini kemungkinan akan mendorong harga spot lebih tinggi, terutama untuk minyak Timur Tengah, yang memenuhi sekitar dua pertiga dari permintaan Asia, kata pelaku industri, menambah kekhawatiran inflasi ketika Pemerintah Jepang hingga India melawan kenaikan biaya hidup, sementara Eropa diperkirakan akan membakar lebih banyak minyak untuk menggantikan gas Rusia pada musim dingin ini.

"Kami khawatir tentang kebangkitan harga minyak internasional, yang telah menunjukkan beberapa tanda-tanda mereda sejak kuartal kedua," kata juru bicara kilang terbesar Korea Selatan SK Energy kepada Reuters.

Sumber penyulingan Korea Selatan lainnya mengatakan pengurangan pasokan dapat mendorong harga kembali ke level yang terlihat pada kuartal kedua.

Korea Selatan, ekonomi terbesar keempat di Asia dan kelompok besar manufaktur, telah melihat biaya meroket karena melonjaknya harga-harga komoditas.

Baca juga: Minyak berakhir lebih tinggi setelah berayun liar karena putusan OPEC+

Minyak Brent mencapai 139,13 dolar AS per barel pada Maret, tertinggi sejak 2008, setelah perang Ukraina memicu kekhawatiran hilangnya pasokan minyak Rusia.

Menteri Energi Saudi Abdulaziz bin Salman mengatakan pengurangan pasokan riil akan menjadi sekitar 1 juta hingga 1,1 juta barel per hari, sebagai respons terhadap kenaikan suku bunga global dan melemahnya ekonomi dunia.

Langkah itu memicu respons tajam dari Washington, yang mengkritik kesepakatan OPEC+ sebagai pandangan picik. Gedung Putih mengatakan Presiden Joe Biden akan terus menilai apakah akan merilis cadangan minyak strategis lebih lanjut untuk menurunkan harga.

"Saudi, UEA (Uni Emirat Arab) dan Kuwait kemungkinan akan menanggung sebagian besar beban pemotongan," kata Tilak Doshi, Direktur Pelaksana Doshi Consulting..

"Ini tamparan di wajah Biden oleh OPEC+," katanya, seraya menambahkan bahwa hubungan antara Rusia dan Saudi tampaknya semakin tegang.

Sementara juru bicara SK Energy memperkirakan rilis cadangan AS akan dipercepat menjelang pemilihan paruh waktu AS pada November, analis RBC Capital mengatakan penjualan lanjutan kemungkinan akan lebih bertahap.

Baca juga: Saham Asia naik, minyak lanjutkan keuntungan setelah kesepakatan OPEC+

"Kami tidak mungkin melihat rilis blockbuster lain dalam waktu dekat," tambahnya.

Pemangkasan OPEC+ menambah kekhawatiran pasokan karena sanksi Uni Eropa terhadap minyak mentah dan produk minyak Rusia masing-masing mulai berlaku pada Desember dan Februari.

Pelaku industri memperkirakan hilangnya minyak mentah Rusia antara 1 hingga 2 juta barel per hari, tergantung pada bagaimana Moskow bereaksi terhadap batas harga G7 pada minyak Rusia. Kebijakan itu bertujuan untuk memastikan minyak Rusia terus mengalir ke negara-negara berkembang tetapi dengan harga yang lebih rendah untuk mengurangi pendapatan Moskow.

"Pasar masih underpricing kerugian yang sebenarnya," kata seorang pedagang minyak mentah yang berbasis di Singapura.

Langkah OPEC+ memicu peringatan dari pasar negara berkembang yang mengimpor minyak, beberapa diantaranya menjadi sangat rentan terhadap guncangan harga di tengah hambatan pasokan global baru-baru ini.

Sri Lanka sedang berjuang melawan krisis ekonomi terburuknya sejak merdeka dari Inggris pada 1948, dengan anjloknya mata uang, inflasi yang tak terkendali dan kekurangan dolar akut untuk membayar impor penting makanan, bahan bakar dan obat-obatan.

Presiden Ranil Wickremesinghe memperingatkan Sri Lanka harus membayar lebih untuk bahan bakar karena negara-negara kaya menimbun kebutuhan mereka sendiri.

"Ini bukan hanya masalah yang dihadapi oleh kami tetapi beberapa negara Asia Selatan lainnya," katanya kepada parlemen, Kamis. "Inflasi global akan melanda kita semua tahun depan."

Baca juga: Harga minyak naik di Asia, OPEC+ setuju pangkas produksi 2 juta barel