Surabaya (ANTARA) - Ribuan warga yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) Kota Surabaya, Jawa Timur, diketahui tinggal atau berdomisili di luar daerah.

"Ada ribuan KTP Surabaya yang tidak tinggal di Surabaya. Nah, ini yang memang nanti Insya Allah dari data itu kami perbaharui lagi sehingga bantuan yang kami berikan tepat sasaran," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Kamis.

Menurut dia, temuan tersebut berdasarkan hasil pencocokan data dengan kondisi kenyataan real yang dilakukan oleh camat, lurah dengan melibatkan RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) serta Kader Surabaya Hebat (KSH).

"Untuk melihat data dengan kenyataan di lapangan, ini sudah selesai. Ini semua bisa dilakukan yang puluhan tahun tidak bisa, karena KSH. Kami dibantu RT/RW dan KSH yang menjadi satu bagian," kata Cak Eri panggilan lekatnya.

Cak Eri menyatakan, ketika data KTP dan KK sudah sama dengan kondisi real di lapangan, maka intervensi yang diberikan Pemkot Surabaya diharapkannya bisa tepat sasaran. "Inilah yang saya harapkan ketika data ini sudah sama antara KTP dengan yang ada di lapangan, maka intervensi kami akan tepat sasaran," kata dia.

Dia juga menyebutkan, bahwa dari hasil pencocokan data yang dilakukan, pihaknya menemukan ribuan warga ber-KTP dan KK Surabaya namun domisilinya luar daerah. Artinya, warga tersebut memiliki KTP dan KK Surabaya namun tinggal-nya di luar kota.

Pada pencocokan data tersebut, dari 3.034.850 jiwa di Kota Surabaya, terdapat 2.599.595 jiwa dengan status ada, 268.428 jiwa status tidak diketahui, 133.212 jiwa statusnya pindah kota dan status meninggal dunia 32.670 jiwa.

Khusus untuk data yang statusnya ada, terbagi dalam empat kondisi yakni domisili-nya sama dengan KK (Alamat KK/ KTP dan alamat domisili sama) sebanyak 2.440.654 Jiwa, domisilinya berbeda dengan alamat KK namun masih di Surabaya (Alamat KK/ KTP dan domisili tidak sama) ada sebanyak 125.561 jiwa.

Selanjutnya, KK Surabaya dengan domisili non-Surabaya (luar kota) ada sebanyak 31.750 jiwa dan domisili Surabaya namun KK-nya non-Surabaya ada sebanyak 1.630 Jiwa.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu menegaskan, pihaknya tidak menginginkan intervensi yang diberikan pemkot tidak tepat sasaran, misalnya warga yang akan dibantu pemkot itu ber-KTP dan KK Surabaya, namun justru domisili-nya luar daerah.

"Yang dibantu KTP Surabaya, tapi kalau waktunya ada bantuan saja datang ke Surabaya. Nah, ini yang akan kami jaga. Harapan saya benar-benar orang yang tinggal di Surabaya," ujar dia.

Cak Eri bersyukur, selama puluhan tahun, akhirnya pencocokan data warga dengan kenyataan real di lapangan dapat terwujud. Hal ini dapat terwujud salah satunya berkat dukungan dari RT/RW, LPMK dan Kader Surabaya Hebat.

"Jadi untuk pencocokan data itu, ada RT/RW, LPMK dan KSH yang turun dengan lurah-camat untuk memastikan alamat KTP yang dicari. Ketika tidak ada, maka RT/RW, lurah dan camat tanda tangan bahwa dia (warga) tidak tinggal di situ," ujar dia.

Cak Eri menyatakan, pencocokan data di lapangan ini dilakukan karena tidak ingin anggaran Pemkot Surabaya jatuh ke orang yang tidak berhak menerima. Untuk itu, data yang berasal dari warga ini diharapkan menjadi acuan untuk intervensi ke depannya.

"Jadi dengan data ini maka harapan saya semua (intervensi) berawal dari data yang diberikan warga Surabaya. Sehingga anggaran APBD Surabaya benar-benar tepat sasaran untuk warga Surabaya," ujar dia.