Jakarta (ANTARA) - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengungkapkan lembaga yang dipimpinnya sedang menyiapkan tiga kelengkapan untuk menjadikan IKN menjadi kota layak huni yaitu rancangan peraturan pemerintah, badan usaha milik otorita dan sosialisasi peluang investasi.

"Ada tiga hal yang kami persiapkan dalam rangka kita membangun IKN, Ibu Kota Nusantara yang tidak hanya layak huni tapi juga 'loveable', layak dicintai dan kami ingin agar di tahun 2024 nanti akan terbentuk satu ekosistem yang menyeluruh dan juga membuat kota itu menjadi kota yang layak huni," kata Bambang di kantor presiden Jakarta, Selasa.

Pertama adalah menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah untuk insentif bagi pelaku usaha yang akan berusaha di IKN.

"Jadi ada beberapa insentif, fiskal dan non-fiskal yang memang kita rancang bersama-sama dengan kementerian investasi dan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), beserta tim antar departemen dari (Kementerian) Keuangan dari Bappenas dan dari kementerian lainnya untuk membuat para investor nanti dapat menanamkan modalnya, menanamkan usahanya, melakukan usaha di IKN Nusantara," ungkap Bambang.

Baca juga: Kehadiran IKN diyakini membawa perubahan besar bagi Kalimantan

Baca juga: Pemerintah rancang peraturan kemudahan investasi di IKN

Tentunya, investasi tersebut, menurut Bambang akan bermanfaat buat semua pihak baik pemerintah, masyarakat yang bermukim di IKN maupun pelaku usaha itu sendiri. Kedua, Badan Otorita juga mempersiapkan badan usaha milik otorita.

"Jadi kemarin pada waktu melakukan sosialisasi tentang peluang investasi bersama-sama dengan KADIN, kami menerima banyak masukan, salah satu di antaranya adalah bagaimana kelincahan atau 'agility' dari otorita IKN ini dapat diwujudkan kalau kita memiliki satu badan usaha milik otorita yang nanti akan menangani aspek-aspek pengusahaan," tambah Bambang.

Artinya, urusan kepengusahaan di dalam IKN nanti itu akan ditangani oleh badan usaha milik otorita yang akan bermitra maupun melakukan kesepakatan maupun strukturisasi ataupun "financial engineering" bersama-sama dengan para investor dan pelaku usaha.

"Dengan harapan agar ini dapat tercipta satu iklim usaha yang sangat baik dan juga berkelanjutan-nya. Jadi 'sustainability' dari investasi-nya juga akan kita perhatikan dengan baik ke depannya," tutur Bambang.

Kelengkapan ketiga adalah sosialisasi peluang investasi yang dilakukan bersama KADIN.

"Maka kami di Otorita IKN juga nanti bersama KADIN akan melaksanakan jajak pasar, 'market sounding' yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden," tambah Bambang.

Rencananya jajak pasar itu akan dilakukan pada pertengahan Oktober 2022 dengan mengundang para investor potensial.

"Kita akan melakukan dialog satu forum yang saya kira ditunggu oleh banyak pihak untuk mengetahui seberapa jauh kita nanti sudah mempersiapkan apa-apa yang harus kita bangun, apa-apa yang harus kita upayakan agar iklim usaha, iklim investasi, dan yang paling penting adalah kota itu sendiri kita siapkan," jelas Bambang.

Baca juga: Kementerian PUPR: Progres Bendungan Sepaku Semoi mencapai 63,5 persen

Baca juga: Otorita IKN optimis mewujudkan ibu kota berkelas dunia

Tujuan akhirnya, menurut Bambang, adalah agar IKN menjadi kota yang "green", "smart", inklusif, "resilience" dan berkelanjutan.

IKN sendiri mencakup wilayah daratan seluas sekitar 256.142 hektare dan wilayah perairan laut seluas sekitar 68.189 hektare yang berada di kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di provinsi Kalimantan Timur.

Dalam Rencana Induk IKN, disebutkan pembangunan IKN akan terjadi dalam 5 tahap yaitu pada tahap I pada 2022-2024 untuk pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur dasar, dan pembangunan ekonomi serta relokasi TNI, Polri dan BIN; tahap II pada 2024-2029 dengan target fasilitas transportasi umum primer maupun sekunder sudah siap dipakai.

Tahap III yaitu pada 2030-2034 dengan target penyelesaian sistem angkutan umum massal, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), instalasi pengolahan air minum (IPAM), fasilitas penunjang kota spons, pengolahan sampah, penambahan amenitas digital dan perkotaan.

Tahap IV pada 2035-2039 dimulai pengembangan bidang pendidikan dan kesehatan serta penyelesaian pembangunan kereta api regional dan bendungan multiguna serta tahap 5 pada 2040-2045 yang ditandai dengan pengembangan industri berkelanjutan serta pertumbuhan penduduk yang telah stabil.