Jakarta (ANTARA) - PARA Syndicate menyebut penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang akan mengisi kekosongan hingga Pemilu 2024 haruslah sosok yang netral dalam arti bebas dari keberpihakan dan aliansi politik.

"Pj Gubernur DKI Jakarta harus bisa menjadi penengah untuk menyatukan dua kelompok yang terpisah akibat polarisasi politik," kata Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo di Jakarta, Senin, dalam diskusi media yang membahas kriteria ideal Gubernur DKI Jakarta.

Ari mengatakan kriteria Pj Gubernur DKI Jakarta akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri RI, tim penilai akhir, dan Presiden RI.

Menurut Ari selain netral, kriteria lain PJ Gubernur DKI Jakarta juga harus memiliki integritas seperti misalnya memiliki rekam jejak yang bebas dari korupsi atau praktik korupsi dan juga memiliki komitmen kebangsaan yang kuat.

Untuk kriteria ketiga Ari menyebut harus profesional yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompeten serta memiliki kapasitas dalam segi keilmuan dan pengalaman dalam mengurus pemerintahan.

Keempat adalah kemampuan legislasi, karena akan dibutuhkan revisi undang-undang terkait status otonomi Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibukota negara, diharapkan Pj Gubernur nantinya memahami hukum tata negara.

Terakhir Ari menyebut soal kecakapan dalam komunikasi publik, untuk dapat membuka dialog yang luas kepada semua stakeholder yang ada di DKI, memiliki relasi yang baik dan pengalaman mengelola komunikasi publik secara internal dengan pemerintah pusat, kementerian dan Lembaga dan eksternal dengan media, publik dan masyarakat luas.
Baca juga: DPRD DKI yakin Presiden Jokowi tunjuk nama Pj Gubernur yang diajukan
Baca juga: Kursi deputi perlu diisi saat penjabat gubernur pimpin DKI Jakarta
Baca juga: Wapres Ma'ruf sebut Pj gubernur DKI harus tahu Jakarta