Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Justianto mengatakan, Indonesia memiliki ekosistem pesisir yang kompleks mulai dari rawa payau, padang lamun, dan hutan mangrove yang potensial dalam mendukung aksi mitigasi perubahan iklim.

Dalam diskusi bertajuk restorasi mangrove sebagai solusi perubahan iklim nasional di Jakarta, Jumat, ia mengatakan secara alamiah ekosistem pesisir mampu menyerap karbon dari atmosfer dan lautan, lalu menyimpannya dalam bentuk biomassa atau di dalam tanah.

"Karbon yang tersimpan dalam ekosistem pesisir tersebut dikenal dengan istilah blue carbon atau karbon biru," kata Agus.

Baca juga: KLHK: Hutan mangrove potensial menyimpan karbon biru

Terminologi karbon biru telah diperkenalkan sejak tahun 2010, yaitu karbon yang tersimpan di dalam ekosistem laut dan pesisir.

Agus menjelaskan bahwa upaya perlindungan mangrove sebagai ekosistem karbon biru tidak hanya dikaitkan dengan pengurangan emisi dan peningkatan simpanan karbon atau carbon benefits, namun juga pelestarian mangrove yang sehat yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data One Map Mangrove Indonesia yang digunakan sebagai pijakan kerja pemerintah Indonesia, areal mangrove di Indonesia mencakup luasan 3,3 juta hektare. Fakta itu menjadikan Indonesia sebagai negara dengan ekosistem mangrove terbesar di dunia.

Baca juga: Multi usaha kehutanan kembangkan diversifikasi produk selain kayu

Luasan hutan mangrove yang dimiliki Indonesia merupakan 20 persen dari total luasan mangrove dunia yang mencapai 16,53 juta hektare. Dari luasan mangrove tersebut diperkirakan kandungan karbon hutan mangrove empat sampai lima kali lebih besar dari penyimpanan karbon di hutan daratan.

"Saat ini, mangrove belum dimasukkan ke dalam penghitungan target di bawah NDC maupun ambisi Indonesia di bawah LTS-LCCR. Memperhatikan ekosistem mangrove yang luas, maka pengelolaan ekosistem mangrove dapat menjadi potensial dalam mendukung aksi mitigasi perubahan iklim di Indonesia," jelas Agus.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pelaku usaha untuk berinvestasi dalam aksi restorasi mangrove supaya menghasilkan keuntungan dengan dampak nyata, terukur, dan positif bagi ekosistem mangrove dan masyarakat pesisir.

Baca juga: KLHK pastikan skema multi usaha tak berdampak buruk bagi kondisi hutan

Kegiatan perlindungan, rehabilitasi, dan pengelolaan berkelanjutan ekosistem vegetasi di daratan, pesisir, dan lautan serta kontribusi potensial mengurangi emisi telah mengarah pada pengembangan kebijakan dan insentif keuangan untuk perlindungan dan pemulihan ekosistem.

Kerangka kebijakan dan pasar karbon untuk ekosistem karbon biru di lingkungan pesisir, dan sejauh mana ekosistem yang berbeda diakomodasi adalah salah satu upaya melindungi dan memulihkan ekosistem pesisir.

Dalam upaya memaksimalkan restorasi mangrove, Kadin Indonesia mengusung sinergitas multi pihak dalam pengelolaan mangrove di dalam negeri menggunakan pendekatan inklusif dan gotong royong.

"Kita bersyukur Indonesia dikarunia sumber daya alam mangrove yang berlimpah hampir di seluruh provinsi di Tanah Air. Kegiatan penyelamatan, pengembangan, dan berkelanjutan terutama mangrove hanya bisa berjalan apabila melibatkan seluruh stakeholders bersama-sama berkolaborasi dan berkomitmen untuk mencapai keberhasilan restorasi mangrove yang berkelanjutan," kata Wakil Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan Kadin Indonesia Toddy Mizaabianto Sugoto.