Gubernur Khofifah berkomitmen berantas kemiskinan ekstrem Jawa Timur
30 September 2022 15:49 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) memberikan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan) saat kegiatan pengarahan dari Presiden RI kepada seluruh pimpinan kementerian dan lembaga, kepala daerah provinsi, kabupaten kota se-Indonesia di Jakarta Convention Center, Kamis (29/9/2022). ANTARA/HO-Humas Pemprov Jawa Timur/am.
Jakarta (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berkomitmen memberantas kemiskinan ekstrem di Jawa Timur dalam mewujudkan target Presiden Joko Widodo untuk mencapai nol kemiskinan ekstrem pada 2024.
"Setelah menerima data P3KE dari Presiden Jokowi, yang merupakan data dengan nama dan alamat penduduk untuk sasaran intervensi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, maka saya nyatakan kami Jawa Timur siap untuk tancap gas," kata Gubernur Khofifah dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.
Gubernur Jawa Timur merupakan satu satunya kepala daerah yang menerima Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) langsung dari Presiden RI Joko Widodo.
Data P3KE akan menjadi acuan bagi siapa saja yang berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah dan mendapatkan intervensi agar mereka bisa naik kelas dari status miskin ekstrem menjadi lebih sejahtera.
Baca juga: Khofifah: Penurunan kemiskinan di Jatim wujud ikhtiar seluruh elemen
Baca juga: Wapres minta Khofifah segera mutakhirkan data warga miskin ekstrem
Melalui penggunaan data P3KE, diharapkan penerima bantuan bisa tepat sasaran, merata dan tidak tumpang tindih.
Saat ini, sebanyak 25 kabupaten dan kota di Jawa Timur menjadi daerah percepatan penanganan kemiskinan ekstrem sehingga berbagai program penyejahteraan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Berbagai program perlindungan sosial telah disalurkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti bantuan usaha kelompok usaha bersama (Kube) dan program wanita rawan sosial ekonomi (WRSE)
Melalui program zakat produktif yang menggandeng Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur dan badan usaha milik daerah, program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) rutin diberikan.
Bantuan sosial dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga disalurkan untuk nelayan, pengemudi ojek online dan mikrolet, penyandang disabilitas dan usaha mikro, kecil dan menengah untuk mencegah bertambahnya kemiskinan potensial dengan membantu masyarakat ekonomi rentan.
"Berbagai upaya terus kita lakukan termasuk untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui operasi pasar di 25 titik,” ujarnya.
Jawa Timur merupakan provinsi dengan penurunan kemiskinan tertinggi nasional dalam periode Maret 2021-Maret 2022, yakni 391.400 jiwa.
Baca juga: Khofifah siapkan program pengentasan kemiskinan, prioritas 10 kabupaten ini
Baca juga: Khofifah akan prioritaskan entaskan kemiskinan dan infrastruktur
"Setelah menerima data P3KE dari Presiden Jokowi, yang merupakan data dengan nama dan alamat penduduk untuk sasaran intervensi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, maka saya nyatakan kami Jawa Timur siap untuk tancap gas," kata Gubernur Khofifah dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.
Gubernur Jawa Timur merupakan satu satunya kepala daerah yang menerima Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) langsung dari Presiden RI Joko Widodo.
Data P3KE akan menjadi acuan bagi siapa saja yang berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah dan mendapatkan intervensi agar mereka bisa naik kelas dari status miskin ekstrem menjadi lebih sejahtera.
Baca juga: Khofifah: Penurunan kemiskinan di Jatim wujud ikhtiar seluruh elemen
Baca juga: Wapres minta Khofifah segera mutakhirkan data warga miskin ekstrem
Melalui penggunaan data P3KE, diharapkan penerima bantuan bisa tepat sasaran, merata dan tidak tumpang tindih.
Saat ini, sebanyak 25 kabupaten dan kota di Jawa Timur menjadi daerah percepatan penanganan kemiskinan ekstrem sehingga berbagai program penyejahteraan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Berbagai program perlindungan sosial telah disalurkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti bantuan usaha kelompok usaha bersama (Kube) dan program wanita rawan sosial ekonomi (WRSE)
Melalui program zakat produktif yang menggandeng Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur dan badan usaha milik daerah, program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) rutin diberikan.
Bantuan sosial dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga disalurkan untuk nelayan, pengemudi ojek online dan mikrolet, penyandang disabilitas dan usaha mikro, kecil dan menengah untuk mencegah bertambahnya kemiskinan potensial dengan membantu masyarakat ekonomi rentan.
"Berbagai upaya terus kita lakukan termasuk untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui operasi pasar di 25 titik,” ujarnya.
Jawa Timur merupakan provinsi dengan penurunan kemiskinan tertinggi nasional dalam periode Maret 2021-Maret 2022, yakni 391.400 jiwa.
Baca juga: Khofifah siapkan program pengentasan kemiskinan, prioritas 10 kabupaten ini
Baca juga: Khofifah akan prioritaskan entaskan kemiskinan dan infrastruktur
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2022
Tags: