Mataram (ANTARA) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat mengajukan sebanyak 23 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di wilayah itu menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

"Tahun ini ada 23 SMK yang kita ajukan menjadi BLUD. Dan saat ini masih dalam proses di Biro Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Provinsi NTB," kata Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Muhammad Khairul Ikhwan di Mataram, Jumat.

Ia mengatakan pada tahun 2021 terdapat 11 SMK di NTB yang sudah lebih dulu ditetapkan menjadi BLUD. Ke 11 SMK itu antara lain, SMK 3 Mataram dengan hasil produksi cidomo listrik, sepeda listrik, dan jasa elektronik.

Selanjutnya SMK 5 Mataram yang menghasilkan produk unggulan kain batik Sasambo atau akronim tiga suku besar di NTB yakni Sasak, Samawa dan Mbojo dengan produksi 5.000 meter kain per tahun. Bahkan di tahun ini, ditingkatkan menjadi 10 ribu per tahun.

Kemudian, SMK 2 Kuripan Lombok Barat dengan keunggulan produk menghasilkan mesin rosting kopi. SMK 1 Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan keunggulan memiliki hotel dengan 11 kamar dan bus pariwisata. SMK Selong, Kabupaten Lombok Timur yang memiliki keunggulan di produk meubeler.

Baca juga: 62 SMK di Jatim ajukan otonomi pengelolaan keuangan sebagai SMK BLUD

Baca juga: Peraturan Menteri tentang SMK BLUD segera diterbitkan

Selain itu, ada SMK 1 Taliwang pada usaha jasa servis alat berat hasil kerjasama dengan perusahaan tambang tembaga dan emas PT Amman Mineral Nusa Tenggara. SMK 2 Sumbawa yang memiliki keunggulan jasa otomotif, elektronik. SMK 1 Sumbawa miliki hotel, SMK 1 Dompu memiliki produk pengolahan tata boga, SMK 2 Bima miliki jasa otomotif dan elektronik, SMK 3 Kota Bima produk seni.

"Itu tahun 2021 terbentuknya menjadi BLUD yang sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur. Sekarang kita ajukan lagi 23 SMK," ujarnya.

Ikhwan menjelaskan untuk menjadi SMK BLUD terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sekolah, antara lain SMK harus memiliki perencanaan bisnis dan pelayanan. Kemudian memiliki infrastruktur yang cukup seperti peralatan dan SDM serta memiliki produk unggulan yang bisa diterima oleh pasar.

"Saat ini kita sudah memiliki 1.000 produk yang sudah tercatat di katalog dan semua produk yang dihasilkan itu tidak dibuat-buat melainkan dari hasil metode pembelajaran, sehingga mereka belajar dan menghasilkan produk atau jasa," terang Ikhwan.

Menurut dia, keistimewaan SMK BLUD ini para siswa bisa lebih terampil dan di luar jam belajar mereka bisa membuat dan mengerjakan produk yang bisa menarik minat pasar.

"Jadi, kalau sekolah sudah BLUD mereka bisa mencari penghasilan sendiri dan hasil penjualan setiap produk yang dihasilkannya bisa masuk menjadi kas sekolah untuk digunakan kembali membuat produk," ucapnya.

Namun demikian, kata Ikhwan, meski SMK tersebut sudah menjadi BLUD, produk yang dihasilkan tidak bisa langsung dipasarkan oleh pihak sekolah. Melainkan mereka harus menjalin kerjasama dengan UMKM atau IKM yang ada di daerah.

"Kenapa, karena sekolah tidak bisa langsung masuk dalam bisnis praktis, sehingga mereka harus menggandeng pihak lain seperti IKM/UMKM. Nanti mereka lah yang kemudian menjual," katanya.

Menurutnya saat ini SMK tidak bisa hanya mengandalkan dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan pemerintah. Karena untuk membiayai operasional sekolah, dana BOS saja tidak akan cukup.

"Kalau pakai dana BOS satu, dua kali praktek saja langsung habis. Tapi dengan sekolah menjadi BLUD maka itu bisa dilakukan," ujar Ikhwan.

Oleh karena itu pihaknya berharap dari total 99 SMK di NTB paling tidak setengah dari seluruh SMK tersebut bisa menjadi BLUD.

"Kita punya SMK Kelautan, tetapi belum BLUD, padahal sekali melaut mereka bisa mendapatkan satu hingga dua ton ikan. Kalau ini dikalikan saja Rp35 ribu per kilogram sudah berapa nilainya, tetapi meski belum BLUD mereka bisa bekerjasama dengan SMK yang sudah BLUD. Makanya kita harap kalau seluruh SMK ini BLUD-nya jalan kita sudah menciptakan industri di dalam sekolah," katanya.

Baca juga: Sebanyak 28 SMK Negeri di Sumbar resmi jadi BLUD

Baca juga: Sebanyak 35 SMK Negeri di Jabar resmi jadi BLUD