Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada Komisi I DPR RI yang telah memperjuangkan dan memberikan dukungan terhadap kebutuhan anggaran Kemhan dan TNI.

"Terima kasih atas dukungan Komisi I DPR RI yang telah memperjuangkan dan mendukung kebutuhan Kemhan dan TNI," ujar Prabowo saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR/MPR/DPD, Senayan, Jakarta, yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kemhan dan TNI Tahun Anggaran 2023.

Kemhan dan TNI, kata dia, berkomitmen untuk mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Anggota Komisi I DPR RI Yan Permanes Mandenas meminta penambahan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI Tahun 2023 karena alokasi sebesar Rp130 triliun untuk tahun depan masih kurang, khususnya dalam modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).

"Komisi I DPR mendukung peningkatan anggaran Kemhan/TNI terkait kondisi geopolitik global saat ini. Penambahan anggaran tersebut harus jadi perhatian Pemerintah karena alutsista perlu modernisasi dan belanja," kata Yan Mandenas usai raker.

Dia menilai dukungan anggaran bagi Kemhan/TNI minim, sehingga dalam jangka waktu dua hingga tiga tahun ke depan Indonesia tidak bisa memenuhi kebutuhan alutsista.

Baca juga: Komisi I DPR minta anggaran Kemhan dan TNI di 2023 ditambah

Baca juga: Komisi I DPR melanjutkan pembahasan anggaran Kemhan/TNI 2023
Kinerja para prajurit TNI di daerah juga belum didukung dengan alutsista yang memadai, katanya, sehingga perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

"(Anggaran Kemhan/TNI tahun 2023) Sekitar Rp130 triliun, namun mudah-mudahan ada tambahan. Anggaran itu dibagi ke lima (kementerian/lembaga, red) yaitu Kemhan, Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara," jelasnya.

Menurut dia, penguatan alutsista tersebut dibutuhkan karena Indonesia memiliki perbatasan dengan negara-negara tetangga, sehingga tidak menutup kemungkinan mendapatkan ancaman dari pihak-pihak yang tidak menginginkan persatuan dan kesatuan NKRI.

Rapat ini dihadiri pula oleh Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsdya TNI A Gustaf Brugman.

Raker pada Senin tersebut digelar untuk menyelesaikan pembahasan anggaran Kemhan dan TNI Tahun 2023 yang harus disetujui Komisi I DPR lalu dilaporkan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR.