Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendukung program penyediaan makanan tambahan anak bagi Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 4 Jakarta di Koja, Jakarta Utara setiap sepekan sekali untuk mengintervensi gangguan perkembangan anak berkebutuhan khusus.

"Seminggu sekali, anak-anak kami mendapatkan makanan tambahan dari program PMTAS Provinsi DKI Jakarta," kata Kepala SLBN 4 Jakarta Sukimin saat dihubungi di Jakarta Utara, Jumat.

Makanan tambahan yang diberikan tadi berupa jajanan atau kudapan sederhana berbahan pangan lokal hasil pertanian yang memenuhi persyaratan sehat dan bergizi, berimbang, aman untuk dikonsumsi, dan aman dalam pengemasan, penyajian dan pendistribusian.

Sukimin menilai dukungan penyediaan makanan tambahan anak sekolah (PMTAS) yang diberikan Pemprov DKI Jakarta sangat bermanfaat bagi ketahanan fisik dan kesehatan peserta didik di SLB Negeri 4 Jakarta yang berjumlah 233 anak berkebutuhan khusus tingkat SD, SMP dan SMA.

Baca juga: Tekan stunting, Pemkot Jakpus ubah fokus PMTAS di Tanah Abang

Kebutuhan khususnya ada tuna netra, tuna rungu, tuna grahita dan tuna daksa. Tapi yang banyak adalah tuna rungu dan tuna grahita.

"Makanan tambahan ini juga sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo terkait program intervensi gagal tumbuh (stunting)," kata Sukimin.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan PMTAS diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah pada Satuan Pendidikan.

Selain memberikan makanan tambahan, kegiatan pendukung lainnya adalah penganekaragaman pangan, peningkatan gizi dan kesehatan, serta pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat.

Baca juga: Kurikulum baru tekankan belajar sampai bisa bukan sekadar tahu

Program PMTAS diluncurkan dalam rangka Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional yang terkait dengan Pengentasan Gizi Buruk (iInsiden terhambatnya pertumbuhan fisik pada anak usia 6-14 tahun, terjadi pada 13,3 persen anak laki~laki dan 10,9 persen anak perempuan pada 2010).

Juga untuk mencapai pendidikan untuk semua (angka putus sekolah di tingkat Sekolah Dasar di beberapa provinsi melebihi 3 persen) dan pengentasan kemiskinan (30 juta orang Indonesia berada di bawah angka garis kemiskinan nasional).