Banda Aceh (ANTARA) - Hiswana Migas Aceh meminta Pemerintah Provinsi Aceh dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh mendata ulang nelayan penerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar lebih tepat sasaran, dan diprioritaskan untuk nelayan boat kecil (di bawah 30 GT).

"Pendataan ini perlu segera dilakukan, sehingga semua nelayan yang layak menerima terlayani, tidak ada yang terabaikan," kata Ketua Hiswana Migas Aceh Nahrawi Noerdin di Banda Aceh, Kamis.

Ia mengatakan, pascakenaikan harga BBM subsidi masih banyak nelayan kecil di Tanah Rencong yang tidak menerima bantuan BBM tersebut. Hal itu diduga karena penyalurannya belum tepat sasaran.

“Temuan kita di lapangan masih banyak boat kecil yang tidak mendapatkan BBM subsidi, ini benar-benar harus menjadi perhatian pemerintah," ujarnya.

Baca juga: Teten: Program Solusi Nelayan agar BBM subsidi tepat sasaran

Nahrawi menyampaikan bahwa nelayan yang menggunakan boat kecil di bawah 30 GT itu bekerja melaut hanya berangkat pagi dan pulang sore hari.

"Pendapatan mereka rata-rata Rp2,5 juta ke bawah per bulannya. Artinya para nelayan ini tergolong masyarakat miskin, sehingga layak mendapatkan subsidi," katanya.

Selain itu, kata Nahrawi, berdasarkan hasil rapat pihaknya dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, nelayan kecil tidak mendapatkan BBM subsidi karena mereka tidak terdata.

"Oleh karena itu, DKP Aceh perlu segera mendata dan meregistrasi ulang dengan memasukkan semua nelayan kecil tersebut, sehingga nantinya mereka menerima BBM subsidi," katanya.

Baca juga: Pemprov Jabar anggarkan BLT Rp27 miliar bagi nelayan

Nahrawi menuturkan, mengacu pada UU penggunaan BBM subsidi tersebut hanya untuk boat 30 GT ke bawah. Sedangkan pengguna kapal lebih besar harus memakai yang nonsubsidi.

Namun, menurut dia, fakta di lapangan terlihat ada boat yang menggunakan mesin besar juga memakai BBM bersubsidi. Padahal, boat tuna itu dalam tiga hari melaut bisa mendapatkan Rp40 sampai Rp50 juta.

"Jadi kita bingung, apakah itu layak disubsidi, kan tidak kalau pendapatannya sudah sebesar itu. Tapi kalau boat kecil layak, karena mereka hanya dapat sekitar Rp200 ribu sampai Rp500 ribu per hari," katanya.

Oleh karena itu, Nahrawi kembali menegaskan dan mendesak DKP Aceh segera mendata ulang boat kecil itu serta memberikan rekomendasi agar mereka dapat menikmati BBM subsidi.

Baca juga: Pemprov Kepri salurkan bantuan untuk 9.058 nelayan tradisional

"Segera data mereka, sehingga nantinya penyaluran bahan bakar minyak untuk nelayan benar-benar tepat sasaran," demikian Nahrawi Noerdin.