Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar perbankan syariah dapat menjadi sumber pembiayaan yang inklusif dan mendukung produk halal dari Indonesia.

"Dalam konteks pengembangan industri produk halal di Indonesia, perbankan syariah diharapkan dapat berperan sebagai sumber pembiayaan yang kompetitif, inovatif, adil, inklusif, dan mudah dijangkau oleh semua kalangan," kata Wapres Ma'ruf Amin saat memberikan kata sambutan pada Forum and Awarding Islamic Finance Summit 2022 melalui sambungan video di Jakarta, Kamis.

Meskipun saat ini perbankan syariah masih menghadapi tenggat waktu spin off (pemisahan) unit usaha syariah pada akhir tahun 2023, Wapres Ma'ruf berharap melalui RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dapat diperoleh solusi yang tepat sehingga proses spin off dapat terlaksana dengan lancar.

"Upaya menumbuhkembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia harus terus kita kerjakan, kita galakkan, termasuk sektor unggulan industri halal dan ekosistemnya. Dengan sifatnya yang inklusif, ekonomi dan keuangan syariah akan mampu menjadi lokomotif baru penopang ketahanan ekonomi nasional dari tantangan krisis," ungkap Ma'ruf.

Para pelaku usaha, khususnya UMKM, kata Ma'ruf, sangat membutuhkan dukungan ekosistem halal yang dapat mengantarkan produk halal Indonesia menembus pasar global, khususnya produk UMKM.

"Pengembangan ekonomi syariah yang kita upayakan memerlukan sektor keuangan syariah sebagai penggerak ekosistem yang dituntut efisien dan lincah, khususnya menghadapi pesatnya tuntutan transformasi digital," tambah Ma'ruf.

Industri perbankan syariah lah yang diharapkan mampu mengambil peran yang lebih besar dalam pembangunan nasional, termasuk memanfaatkan berbagai potensi dan peluang dinamika ekonomi global.

"Prinsip-prinsip perbankan syariah yang didasarkan pada keinginan untuk menata aktivitas ekonomi dan keuangan sesuai dengan tuntunan syariah harus terus menjadi pegangan utama," ungkap Ma'ruf.

Perbankan syariah, menurut Wapres Ma'ruf, harus mampu menghadirkan solusi dan praktik-praktik baik, yang tidak hanya diajarkan dalam agama Islam tapi juga bersifat universal.

"Hal ini sekaligus dapat merespons fenomena krisis dalam berekonomi yang mengabaikan etika, agama, ataupun nilai-nilai moral. Prinsip syariah dalam berekonomi juga memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan, menghindari ketidakseimbangan dalam distribusi kesejahteraan maupun hal-hal yang memicu kerusakan lingkungan," kata Ma'ruf.

Baca juga: BSI bukukan pertumbuhan laba bersih 41,31 persen di kuartal II-2022
Baca juga: Bank Indonesia: Butuh inovasi untuk kembangkan ekonomi syariah
Baca juga: OJK sebut aset perbankan syariah capai Rp686,29 triliun di April 2022