Yogyakarta (ANTARA) - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif mengawal seluruh tahapan Pemilu 2024 agar berjalan jujur dan adil.

"Dari sekarang kita ciptakan bersama agar ketidakjujuran, ketidakterbukaan, dan ketidakadilan (Pemilu 2024) tidak terjadi," kata Haedar Nashir di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Rabu.

Menurut Haedar, seluruh elemen masyarakat perlu bersinergi untuk terus menyuarakan agar Pemilu 2024 berintegritas dengan menerapkan prinsip jujur dan adil.

Baca juga: Haedar Nashir: Ada masalah potensial ancam kehidupan bangsa

Meski demikian, ia mengingatkan agar berbagai upaya dalam mengawal tahapan Pemilu 2024 berlangsung secara damai dan kolaboratif.

"Semua orang harus bersuara tapi dengan cara yang damai, dengan cara yang argumentatif, dan dengan cara yang kolaboratif," ujar Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini.

Ia berharap tidak ada lagi polemik penafsiran konstitusi seperti yang dilakukan Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono terhadap Pasal 7 UUD 1945 tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Muhammadiyah: Pancasila hidup subur jika diletakkan di pemikiran luas
Baca juga: Haedar sebut generasi muda perlu berguru pada pemikiran Prof Azyumardi

"Jangan terlalu banyak penafsiran yang membuat masalah karena sekali ada masalah nanti repot dalam kehidupan kebangsaan," ucap Haedar.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengingatkan jajarannya bersikap jujur, tidak mudah tergoda, dan tetap tegak lurus pada aturan terkait penyelenggaraan Pilkada dan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

Ia meminta jajarannya tidak mudah terlena atau silau terhadap berbagai dinamika yang muncul pada Pemilu 2024 dengan tetap berpatokan pada prinsip dan asas pemilu di Indonesia.

Penyelenggara pemilu, kata dia, harus mampu menahan diri dari berbagai bentuk godaan yang dipastikan muncul saat momentum pesta demokrasi.

"Dalam dunia kepemiluan pasti banyak godaan, baik makhluk yang kasar maupun makhluk halus. Ini supaya kita dalam menyelenggarakan pemilu tetap bekerja berdasarkan aturan dan sesuai kode etik," kata Hasyim di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (19/8).