Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Selasa (20/9), mulai dari pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) menjadi undang-undang hingga Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran KPU tahun 2023 sebesar Rp15,98 triliun sebagai pagu definitif.

Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.

Rapat Paripurna DPR sahkan RUU PDP menjadi undang-undang

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Selasa menyetujui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk disahkan menjadi undang-undang.

"Apakah RUU tentang Perlindungan Data Pribadi dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang," kata Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/9).

Pertanyaan itu dijawab setuju oleh seluruh anggota dan perwakilan fraksi yang hadir pada sidang paripurna DPR RI.

Selengkapnya baca di sini.

Moeldoko: Negara berduka sedalam-dalamnya atas wafatnya Azyumardi Azra

Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko mengatakan negara menyampaikan rasa duka yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Ketua Dewan Pers dan Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra.

"Saya mewakili negara, saya selaku Kepala Staf Kepresidenan RI, dengan ini, negara menyampaikan wafat duka yang sedalam-dalamnya atas wafatnya saudara kita, almarhum Azyumardi Azra," kata Moeldoko di Auditorium Harun Nasution UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa (20/9).

Selengkapnya baca di sini.

Pemprov Papua imbau masyarakat tidak terprovokasi dengan berita hoaks

Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Umum dan Protokol Setda setempat mengimbau kepada masyarakat agar tidak terprovokasi dengan adanya berita bohong atau hoaks yang kini beredar via pesan WhatsApp di Bumi Cenderawasih.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Papua Elpius Hugi dalam siaran pers di Jayapura, Senin, mengatakan pihaknya sangat menyayangkan adanya pesan berantai yang berisi imbauan untuk berjaga-jaga terkait unjuk rasa pada Selasa (20/9).

Selengkapnya baca di sini.

Komisi II DPR setujui anggaran Bawaslu sebesar Rp7,10 triliun

Komisi II DPR menyetujui pagu anggaran Badan Pengawas Pemilu pada 2023 sebesar Rp7,10 triliun sebagai pagu definitif.

H tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang, dalam rapat dengar pendapat bersama KPU dan Badan Pengawas Pemilu, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/9).

Selengkapnya baca di sini.

Komisi II DPR RI setujui anggaran KPU sebesar Rp15,9 triliun

Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tahun 2023 sebesar Rp15,98 triliun sebagai pagu definitif.

Persetujuan itu dibacakan Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang dalam rapat dengar pendapat bersama KPU RI dan Bawaslu RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/9).

Selengkapnya baca di sini.