Jakarta (ANTARA) - Sejumlah pakar menilai aksi protes lewat demonstrasi yang digelar beberapa pihak bermuatan politis karena tidak tulus menyuarakan rakyat mengingat pemerintah sudah melakukan berbagai upaya terbaik dalam rangka memitigasi dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak. Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing menilai unjuk rasa yang dilakukan banyak mengandung muatan politik pragmatis lantaran masih banyak cara lain yang bisa digunakan, namun sama sekali tidak ada yang menyuarakan.

"Lebih cenderung politis daripada nonpolitis. Sederhana saja melihatnya, banyak warga yang kesejahteraannya belum terpenuhi, kok tidak demo soal itu. Maka, menurut saya demo ini punya agenda politik pragmatis," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Baca juga: Jabar alokasikan Rp50 miliar bantu warga terdampak kenaikan BBM
Emrus memandang beberapa masalah yang ada di masyarakat saat ini masih juga tidak ada yang memprotes, seperti macet, pencemaran air tanah, dan sungai. Sorotan yang luput di beberapa masalah itu sudah terjadi sejak lama.

ia menyatakan apabila para demonstran tulus membela semua kepentingan rakyat, pemerintah juga akan memberikan penjelasan mengenai tujuan kebijakan menaikkan harga BBM tersebut.

Di sisi lain, menurutnya, kebijakan penyesuaian harga BBM bukanlah sebuah kebijakan yang tiba-tiba dilakukan begitu saja oleh pemerintah, sehingga sangat tidak relevan jika ditolak tanpa ada kajian yang jelas.

"Demonstran tulus menyampaikan dan pemerintah tulus memberikan respons, tapi kalau ada agenda lain di balik itu akan sulit dipertemukan," kata Emrus.


Baca juga: BI perkirakan inflasi September capai 1,09 persen, dipicu kenaikan BBM
Sementara itu, Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih mengatakan kebijakan menaikkan harga BBM merupakan langkah terakhir yang memang sudah dipikirkan dengan sangat matang dan terpaksa harus diambil tanpa ada jalan lain.

"Penyesuaian harga BBM bersubsidi yang diresmikan pemerintah sangat berkorelasi dengan menjaga kekuatan fiskal nasional karena sejauh ini APBN terus saja terbebani," kata Sri.

Sri menjelaskan ketika APBN bisa dilonggarkan, bisa menjadi sangat bermanfaat untuk dialokasikan kepada hal lain yang sifatnya lebih produktif, termasuk mempercepat pemulihan perekonomian nasional pascapandemi COVID-19.

seusai resmi menyesuaikan harga BBM, pemerintah fokus melakukan mitigasi dampak kenaikan harga BBM terhadap masyarakat rentan. Hal itu menjadi bukti nyata pemerintah hadir untuk rakyat agar daya beli tetap terjaga.


"Tapi yang penting ketika terjadi penyesuaian harga BBM, pemerintah juga harus menjaga daya beli masyarakat, misalnya melalui bantuan tunai sebab penyesuaian harga BBM pasti berdampak terhadap kenaikan harga," jelasnya.
Baca juga: Badan Pangan: Dampak harga BBM ke rantai pasok hanya 6-8 persen

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menerangkan bahwa penyaluran bantalan sosial yang terus digencarkan pemerintah sudah tepat. Tujuan utamanya adalah menjaga agar ancaman inflasi tidak terlalu berdampak berat dengan keterjagaan daya beli masyarakat.
“Besaran mau berapa saja tetap bisa kurang, kan tujuan pemerintah memberikan bantuan agar yang miskin tidak bertambah miskin," kata Agus.

Meski demikian, Agus mengimbau ada pemantauan data terkait penerima manfaat supaya kebijakan tersebut menjadi lebih optimal.

"Penyaluran bansos tambahan memerlukan data yang benar dan akurat soal masyarakat miskin penerima bansos, sehingga lebih produktif," kata Agus.