Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memulai integrasi data Kartu Prakerja dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) untuk mempertajam target bantuan sosial (bansos) demi pengentasan kemiskinan ekstrem.

"Upaya integrasi data di pemerintah pusat maupun daerah, kementerian dan lembaga dapat menyasar target bantuan sosial lebih tajam," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa malam.

Proses integrasi tersebut dilakukan melalui agenda Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pertukaran dan Pemanfaatan Data Secara Elektronik antara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dengan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja di Jakarta, Selasa.

Rudy yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja mengatakan pertukaran dan pemanfaatan data yang dimaksud adalah Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang berasal dari lintas instansi dalam koordinasi Satuan Tugas Pengelola Data P3KE Kemenko PMK.

Tujuan awal penyusunan data adalah mewujudkan nol persen kemiskinan ekstrem pada 2024. Data itu memiliki informasi sosial-ekonomi mutakhir dan ranking kesejahteraan dari individu penduduk by name by address.

Baca juga: Moeldoko: Program Kartu Prakerja terbukti bermanfaat

Per 21 Juni 2022, data P3KE yang telah berhasil padan dengan data Dukcapil dan memiliki validitas nomor induk kependudukan mencapai lebih dari 80 persen.

“Data P3KE dapat dipergunakan Kartu Prakerja dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Sebaliknya, data masyarakat miskin ekstrem yang telah mendapatkan pelatihan Program Kartu Prakerja dapat menjadi basis data untuk program pemberdayaan lainnya, seperti program kredit mikro,” katanya.

Dalam dua tahun pelaksanaannya, capaian Program Kartu Prakerja mampu menjangkau 14,3 juta. Program Kartu Prakerja juga bersifat inklusif karena menjangkau masyarakat marjinal, dengan 87 persen penerima berstatus menganggur saat mendaftar, 59 persen tinggal di desa dan 3 persen berasal dari kabupaten tertinggal.

“Dengan adanya Data P3KE, kita dapat melihat overlay atau proses penyatuan data antara penerima Kartu Prakerja dengan Data P3KE,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Andie Megantara mengatakan data P3KE merupakan data tambahan untuk melengkapi data sosial ekonomi yang sebelumnya sudah ada untuk meningkatkan intervensi pemerintah yang tepat sasaran dalam menangani kemiskinan.

Baca juga: MPPKP: Kartu Prakerja beri dampak positif bagi masyarakat di pedalaman

Selain itu, Data P3KE juga bisa digunakan Kemensos untuk update Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga mengawal data tersebut.

Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Suprayoga Hadi mengatakan pemadanan data Kartu Prakerja dan P3KE dapat dikaitkan dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin.

“Dari pemadanan ini kita bisa melihat di mana irisan Program Kartu Prakerja dengan bantuan sosial lainnya,” katanya.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Purbasari mengatakan Program Kartu Prakerja siap menggunakan Data P3KE untuk semakin mempercepat upaya mengurangi angka kemiskinan ekstrem.

“Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja siap memfasilitasi kegiatan ini. Kami juga akan mengeksplorasi data dan saling terbuka untuk pencocokan data, baik itu self-targeting maupun memprioritaskan segmen tertentu dengan lebih baik lagi,” katanya.

Baca juga: Menaker: Program kartu prakerja telah banyak dirasakan manfaatnya

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama itu juga turut disaksikan oleh Raden Murwantara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Tri Windiarto dari Badan Pusat Statistik (BPS), Edy Santoso dari Kantor Staf Presiden (KSP) dan Sudarno Sumarto dari TNP2K.