Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar ada terobosan dalam pemanfaatan anggaran penanggulangan kemiskinan yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga agar dapat lebih efektif.

"Wapres memberikan arahan, coba diberikan usulan supaya (sistem) penganggaran secara sendiri-sendiri ini bisa diterobos sehingga kita bisa kerja kolaboratif," kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi di Kediaman Resmi Wapres Jakarta pada Selasa.

Hal itu disampaikan seusai menerima Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) Eko Prasojo beserta jajarannya, sedangkan Wapres Ma'ruf Amin sendiri adalah Ketua KPRBN.

Menurut Wapres, ungkap Masduki, apabila kerja kolaboratif tersebut dilakukan, maka akan lebih mudah untuk mengentaskan kemiskinan.

"Karena anggaran-anggarannya itu sudah bisa lebih efisien sebab direncanakan bersama-sama. Ini yang tadi disampaikan," tambah Masduki.

Hal penting lain, lanjut Masduki, adalah terkait perencanaan dan penganggaran di kementerian/lembaga yang orientasinya hanya sekadar penyerapan.

"Jadi kalau bikin perencanaan di kementerian/lembaga itu yang penting bisa terserap habis. Bukan pada manfaat apa yang akan dihasilkan oleh sebuah perencanaan itu," ungkap Masduki.

Menurut Masduki, Wapres juga meminta KPRBN untuk mencari solusi atas perencanaan dan pemanfaatan anggaran di kementerian/lembaga dapat mencapai target manfaat (outcome) yang dihasilkan.

"Nah selama ini ternyata tidak sampai ke 'outcome' yang jadi target utama dari setiap perencanaan keuangan negara. Tapi lebih kepada bagaimana yang penting uang negara ini bisa terserap. Itulah sebab salah satu tadi kita berbicara mengenai persoalan ego sektoral dari kementerian dan lembaga," tambah Masduki.

Menurut Masduki, Wapres juga menegaskan bahwa masalah perencanaan dan penganggaran ini tidak hanya terkait dengan penanggulangan kemiskinan saja, tapi juga pada bidang-bidang lain.

"Ini semuanya akan dilakukan langkah-langkah terobosan supaya perencanaan keuangan dan bagaimana cara membelanjakannya bisa kolaboratif untuk mengatasi kemiskinan bisa lebih mudah. Bukan hanya soal kemiskinan tapi juga yang lain, masalah-masalah birokrasi yang memang masih menghambat itu perlu dilakukan reformasi," tutur Masduki.

Baca juga: Wapres Ma'ruf minta perampingan birokrasi tak menimbulkan kegaduhan

Pada pertemuan tersebut, Masduki menyebut Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo melaporkan kepada Wapres Ma'ruf Amin bahwa KPRBN saat ini tengah menyusun model penguatan sinergi antar-kementerian/lembaga untuk menangani kemiskinan.

"Masalah kemiskinan itu kan ditangani oleh berbagai kementerian dan lembaga dan selama ini ternyata cara penanganan-nya itu terlalu sektoral. Jadi ego sektoral dari pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ini menjadi hambatan," ujar Masduki.

Dalam konteks ini, kata Masduki, KPRBN merekomendasikan cara agar perencanaan dan penganggaran penanggulangan kemiskinan dapat terintegrasi.

"Jadi sudah dilaksanakan rapat koordinasi (antara KPRBN) dengan kedeputian di Sekretariat Wakil Presiden yang membidangi masalah itu, dan insya Allah setelahnya akan segera dilaksanakan rapat (lanjutan) dengan mengajak kementerian/lembaga terkait," ujar Masduki.

Adapun hal lain, lanjut Masduki, Eko Prasojo juga melaporkan bahwa setiap kementerian/lembaga ternyata memiliki sistem perencanaan dan penganggaran sektoral.

"Karena mereka punya alasan peraturan yang bisa melaksanakan sendiri perencanaan dan penganggaran, maka mereka selama ini melaksanakannya sendiri," ujar Masduki.

Masduki menambahkan, karena alasan tersebut, Wapres pun meminta KPRBN segera menemukan solusi-solusi yang efektif atas segala permasalahan tersebut.

"Saya kira itu yang dilaporkan dan arahan Wapres carilah segera solusi-solusi supaya masalah-masalah reformasi birokrasi itu bisa efisien pelaksanaannya," imbuhnya.

Hadir mendampingi Sekretaris Eksekutif KPRBN, Tenaga Ahli Sekretaris Eksekutif KPRBN Zuliansyah Putra Zulkarnain, Gatot Prio Utomo, Indri Dwi Aprilianti, dan Fadillah Putra.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi Mohamad Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta Plt. Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono Wahjoe Sedjati.