Jakarta (ANTARA) - Pakar ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Wisnu Wibowo mengatakan langkah pemerintah menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjadi momentum untuk memperbaiki alokasi dan struktur pemberian subsidi kepada masyarakat.

Wisnu Wibowo menjelaskan bahwa keputusan pemerintah menyesuaikan harga BBM saat ini sangat tepat. Sejak awal tahun, harga minyak mentah dunia terus merangkak naik, bahkan pada bulan Maret sempat tembus lebih dari 100 dolar Amerika per barel.

"Sekarang memang ada penurunan sekitar 85 dolar Amerika per barel. Akan tetapi, jangan lupa asumsi APBN kita untuk BBM hanya 63 dolar Amerika per barel," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Menurut dia, hal itu yang membuat sistem fiskal Indonesia jebol sehingga penyesuaian harga itu adalah alternatif untuk menyelamatkan APBN.

Wisnu menjelaskan bahwa sejak Maret pemerintah sebenarnya berkeinginan menaikkan harga BBM karena besarnya disparitas antara asumsi harga BBM di APBN dan harga minyak dunia.

Akan tetapi, pemerintah menilai saat itu waktunya belum tepat karena mendekati puasa dan Idulfitri 1443 Hijriah sehingga ada kekhawatiran akan memengaruhi daya beli masyarakat.

Pada saat ini, menurut Wisnu, merupakan waktu tepat karena imbas inflasi dari puasa dan Lebaran 2022 sudah terkendali juga masih ada waktu dari momen hari besar lainnya, yaitu Natal dan tahun baru.

Penyesuaian harga sekarang ini, kata dia, juga sebagai momen memperbaiki alokasi dan struktur pemberian subsidi kepada masyarakat.

Selama ini, masih banyak masyarakat di luar kelompok tersasar yang ikut menikmati subsidi BBM. Wisnu mencontohkan banyak kendaraan di atas 2000 CC yang mengonsumsi BBM subsidi jenis pertalite sehingga kuota jebol karena konsumsinya berlebihan.

"Selain itu, dengan berkurangnya disparitas harga antara pertalite dan pertamax, bisa membuat kelompok masyarakat yang lebih mampu untuk beralih menggunakan BBM yang tidak bersubsidi namun lebih ramah lingkungan," jelasnya.

Dengan dimulainya uji coba pendaftaran kendaraan melalui website Pertamina, kata Wisnu, merupakan peluang bagi pemerintah membangun database terkait dengan siapa yang layak menerima subsidi.

”Kita 'kan sudah terbiasa menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Nah, ini nanti kurang lebih sama. Ketika database siapa yang layak menerima subsidi sudah terbangun dengan pendekatan digitalisasi data, pemerintah akan makin berani memberikan subsidi karena potensi kebocoran lebih bisa dikendalikan," katanya menegaskan.

Baca juga: Pengumuman penaikan BBM akhirnya terjadi
Baca juga: Pasca penaikan BBM, SPBU diserbu pembeli