Jakarta (ANTARA) - PT Adhi Karya (Persero) Tbk meraih empat paket proyek untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).

"Ada paket untuk hunian pekerja konstruksi IKN yang Adhi Karya Kerja Sama Operasional (KSO) dengan Wijaya Karya dengan nilai Rp577 miliar," ujar Direktur Human Capital dan Sistem Adhi Karya Agus Karianto dalam Public Expose 2022 secara daring di Jakarta, Senin.

Kemudian, lanjutnya, terdapat paket Jembatan Pulau Balang yang merupakan lanjutan dari jembatan sebelumnya yang dikerjakan oleh Adhi Karya.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson berharap pihaknya bisa memperoleh Rp3 triliun-Rp3,5 triliun terkait dengan tender IKN yang diselenggarakan hingga akhir Desember 2022.

"Kita berharap bisa mendapatkan Rp3 triliun-Rp3,5 triliun di IKN," kata Entus.

Baca juga: Adhi Karya akan "right issue" saham senilai Rp3,87 triliun

Sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai kegiatan pembangunan infrastruktur dasar IKN Nusantara tahap 1 senilai Rp5,3 triliun yang ditandai penandatangan kontrak pekerjaan pembangunan IKN TA 2022 sebanyak 19 paket

Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan pihaknya telah menyusun rencana/tahapan pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara periode 2022-2024 dengan total anggaran sebesar Rp43,73 triliun. Pada tahun 2022 anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN sebesar Rp5,3 triliun

Setelah selesai proses lelang oleh Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, dilakukan penandatanganan kontrak secara simbolis sebanyak 19 paket pekerjaan dengan total nilai kontrak sebesar Rp5,3 triliun dengan rincian Ditjen Sumber Daya Air total sebanyak enam paket dengan nilai kontrak Rp42,8 miliar.

Kemudian Ditjen Bina Marga sebanyak 8 paket dengan nilai kontrak Rp4,59 triliun, Ditjen Cipta Karya 4 paket dengan nilai kontrak Rp111,9 miliar, dan Ditjen Perumahan 1 paket dengan nilai kontrak Rp567 miliar.

Kementerian PUPR akan memastikan pekerjaan pembangunan IKN segera dimulai setelah penandatanganan kontrak hari ini agar infrastruktur dasar IKN dapat selesai sesuai target pada tahun 2024.

Baca juga: PUPR: Penambahan anggaran untuk infrastruktur dasar IKN Rp5,1 triliun