Jakarta (ANTARA) - Direktur Poligov Muhammad Tri Andika mengatakan publik Indonesia puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Sebanyak 60 persen responden masih merasa puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Meskipun BBM memberikan dampak penurunan kepuasan kinerja presiden, penurunannya sedikit sekali, kurang lebih 4 persen," jelasnya.

Hal itu disampaikan Andika dalam pemaparan hasil survei terbaru dan diskusi publik dengan tema dampak kenaikan BBM terhadap kemiskinan dan kepuasan masyarakat di Jakarta, Minggu.

Andika menyebutkan sejumlah temuan dalam survei itu tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah menurun meskipun mayoritas masih merasa puas dengan kinerja pemerintah sebesar 60 persen.

Ia menegaskan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pemerintah bukan hanya harga BBM, melainkan masyarakat masih bisa melihat kinerja pemerintah yang lain.

Kepuasan itu, kata dia, di antaranya pembangunan infrastruktur hingga proyek-proyek strategis nasional di Indonesia.

"Kebijakan itu membuat responden masih memberikan skor puas kinerja pemerintah," ungkapnya.

Jika kelak kebijakan terkait dengan harga BBM diubah kembali, dia memperkirakan akan mengembalikan, bahkan meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat kepada pemerintah.

Selain itu, survei juga melaporkan sebanyak 80 persen responden berharap agar kebijakan subsidi dalam bentuk barang agar harga lebih terjangkau.

Survei dilakukan terhadap 1.200 responden dengan rentang usia 17 tahun atau lebih. Pengambilan sampel dengan teknik multistage random sampling yang dikontrol oleh 30 koordinator lapangan dalam kurun waktu 3—11 Juli 2022 dan 4—9 September 2022 secara daring. Margin of error (MoE) sekitar 3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca juga: Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi capai 72,3 persen
Baca juga: Indometer: 80,2 persen responden puas terhadap kinerja Presiden Jokowi