Jakarta (ANTARA) - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta, Bank DKI mengajukan tambahan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp250 miliar kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan tahun ini.

Langkah itu diambil mencermati serapan KUR yang tinggi dari pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di DKI Jakarta.

"Kami harus bantu masyarakat kecil karena posisi sekarang, kami fokus UMKM," kata Direktur Utama Bank DKI Fidri Arnaldy pada "Cash Free Day" di Thamrin 10, Jakarta Pusat, Minggu.

Tahun ini, Bank DKI resmi menjadi penyalur KUR setelah menandatangani kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk pembiayaan KUR dengan alokasi sebesar Rp1 triliun.

Namun, mencermati animo yang tinggi dari pelaku UMKM, pihaknya mengajukan tambahan alokasi KUR. Realisasi KUR hingga September 2022 sudah mencapai Rp650 miliar.

Ia memproyeksi hingga akhir Oktober 2022, alokasi KUR sebesar Rp1 triliun sudah terserap 100 persen.

Baca juga: Pedagang di Thamrin 10 mulai terbiasa gunakan aplikasi digital Baca juga: Bank DKI segera hadir di Sidoarjo, Semarang dan Lampung

Direktur Utama Bank DKI Fidri Arnaldy saat menghadiri kegiatan "Cash Free Day" hari kedua di Thamrin 10 Food and Creative Park, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/9/2022). ANTARA/Abdu Faisal
Untuk tahun 2023, pihaknya berencana meningkatkan alokasi KUR dengan target yang dipertimbangkan sebesar Rp2 triliun.

Pihaknya akan gencar menyerap segmentasi pasar KUR termasuk melakukan transformasi sumber daya manusia agar pelayanan dan sosialisasi semakin membaik dengan peningkatan teknologi berbasis digital.

Target itu juga didukung geliat ekonomi yang mulai tumbuh setelah pandemi COVID-19.

Adapun nasabah KUR baru hingga saat ini mencapai sekitar 3.000 orang dan nasabah tetap (eksisting) mencapai sekitar 2.000 pelaku
UMKM.

"Kami memang lebih gencar lagi. Mereka UMKM kombinasi dari super mikro sampai ritel dari pinjaman Rp10 juta sampai Rp500 juta," katanya.