Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyatakan siap mengawal distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) dari pemerintah pusat agar tepat sasaran kepada warga yang berhak menerima bantuan tersebut.

"Kami dari pemerintah daerah akan membantu memastikan bantuan langsung tunai itu juga tak ada ekses (berlebihan) karena akan disalurkan langsung lewat Kantor Pos kepada rakyat Indonesia, khususnya Jawa Barat. Kami akan memantau datanya jangan sampai yang tidak berhak juga mendapatkan," kata Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil, dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

Ridwan Kamil menuturkan pengalaman Pemerintah Provinsi Jabar dalam menyalurkan bantuan sosial selama pandemi COVID-19 akan menjadi tolok ukur pemberian tidak salah sasaran.

Oleh karena itu, kata dia, Pemprov Jabar mempersiapkan pola dan aturan yang terukur, salah satunya adanya pemeriksaan yang bertahap.

Baca juga: Pemkab Sumenep percepat penyaluran BLT untuk mengendalikan dampak BBM

Baca juga: Ombudsman: Masalah data dan distribusi bansos masih jadi tantangan
"Kita memiliki pengalaman selama COVID-19 melakukan pembersihan data sampai 23 tahap untuk memastikan setiap yang menerima bansos atau BLT (tepat sasaran)," kata dia.

Gubernur Ridwan Kamil juga meminta pihak Pertamina mengawasi pasokan bahan bakar minyak bersubsidi agar tepat sasaran kepada yang telah ditentukan kriterianya.

Menurut Ridwan Kamil, harus diperjelas dari segi aturan dan peruntukkan BBM bersubsidi.

Apabila itu bisa diselesaikan, maka permasalahan tentang BBM bersubsidi bisa diatasi dan tepat sasaran.

Sebelum harga BBM naik, menurutnya, permasalahan yang sering mengemuka ialah mengenai aturan atau regulasi tentang BBM bersubsidi karena tak semua pembeli berhak mendapatkan BBM bersubsidi, dan prosesnya pun harus terukur.

"Selama ini kalau kita ke SPBU, ya, begitu saja soal beli membeli, tak ada skrining. Tolong bisa dipastikan argumentasi subsidi tepat sasaran ini supaya dapat sesuai dengan kenyataan di waktu ini," ujar dia

"Kalau memang betul selama ini terjadi salah sasaran untuk BBM subsidi, mohon Pertamina mempunyai cara agar yang membeli BBM subsidi itu benar-benar yang diperuntukkan," katanya.

Langkah pemerintah pusat menaikkan harga BBM harus disikapi dengan bijak dan saat ini subsidi BBM sudah menyentuh angka sekitar Rp500 triliun.
"Oleh karena itu, tentunya kita sikapi semua ini dengan sebijak-bijaknya, ikut memahami alasan pemerintah pusat karena subsidinya sudah di atas Rp 500 triliun hanya untuk membiayai subsidi BBM," kata dia.*

Baca juga: Mensos jelaskan BLT BBM dan program pemberdayaan di hadapan mahasiwa

Baca juga: Masyarakat Solo mulai terima BLT BBM