Jakarta (ANTARA) - Komisi V DPR RI menyepakati pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat , Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNNP/Basarnas) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam rapat kerja dengan mitra-mitra Komisi V di Jakarta, Kamis, merinci pagu anggaran Kementerian PUPR dalam RAPBN 2023 mencapai Rp125,22 triliun, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebesar Rp33,44 triliun, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDTT) sebesar Rp2,99 triliun, BMKG sebesar Rp3,01 triliun, dan BNNP/Basarnas sebesar Rp1,89 triliun.

"Komisi V DPR RI dapat menyetujui pagu anggaran masing-masing Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa PDTT, BMKG dan BNNP/Basarnas sesuai dengan nota keuangan RAPBN tahun 2023," kata Lasarus.

Selanjutnya ia mengatakan Komisi V bersama para mitra pemerintah sepakat untuk sinkronisasi anggaran menurut fungsi dan program dalam RAPBN tahun 2023 sesuai saran, masukan dan usulan Komisi V.

Baca juga: Kementerian PUPR ajukan anggaran SDA 2023 sebesar Rp41,94 triliun

Lasarus juga mengingatkan seluruh mitra pemerintah agar APBN bisa membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama pemanfaatan produksi dalam negeri.

"Kenaikan BBM cukup berat, tentu APBN ini jadi salah satu instrumen yang jadi kekuatan bagi kita semua, terutama negara dan juga rakyat, untuk melewati masa-masa sulit ini. Salah satu upaya adalah dengan semaksimal mungkin menggunakan APBN untuk meningkatkan produksi dalam negeri," katanya.

Lasarus juga mendorong pelaksanaan kegiatan padat karya tunai yang sudah ditunggu masyarakat. Kegiatan padat kaya tunai dinilai akan jadi hal yang mungkin bisa membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM.

Sementara itu Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan terima kasih atas masukan, saran, dan usulan, Komisi V dalam penetapan pagu anggaran kementerian tahun 2023.

"Kami selalu konsisten bahwa apa yang kami lakukan adalah untuk rakyat. Jadi kalau tadi ada tambahan soal stunting, pasti itu jadi tujuan yang dilakukan kita semua. Juga hal-hal lain di daerah tertinggal, pasti kita juga akan melakukan itu. Terima kasih kami diingatkan," katanya mewakili pemerintah.

Baca juga: Komisi V DPR bantu Kemenhub perjuangkan kenaikan anggaran 2023