Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyabet dua penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award 2022 untuk kategori penilaian kementerian tipe besar.

"Kemenkumham meraih posisi pertama pada kategori Penilaian Kompetensi dan kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT," kata Sekretaris Jenderal Kemenkumham Andap Budhi Revianto melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Andap mengatakan keberhasilan Kemenkumham dalam meraih penghargaan tersebut tidak lepas dari upaya kementerian yang terus berupaya membenahi manajemen aparatur sipil negara (ASN) sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dalam melayani masyarakat.

Baca juga: KKP raih dua penghargaan di BKN Award 2022

Salah satu strategi pengelolaan ASN Kemenkumham adalah penerapan sistem merit untuk memastikan setiap jabatan diisi oleh ASN dengan kompetensi yang tepat dan sesuai.

"Dengan sistem merit, Kemenkumham menilai pegawai menurut kompetensi, kualifikasi, dan kinerjanya," ujar dia.

Di satu sisi, Sekjen mengakui masih ada komplain dan permasalahan. Akan tetapi, hal itu bisa ditangani dalam waktu relatif cepat. Hal ini ditandai dengan raihan penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) beberapa waktu yang lalu.

Baca juga: Kementerian ESDM raih juara pada 3 kategori BKN Award 2022

Menurutnya, dinamika perkembangan situasi turut berkontribusi mengubah ekspektasi masyarakat. Untuk itu, penyesuaian kompetensi ASN Kemenkumham selalu dilakukan agar dapat memenuhi harapan masyarakat.

"Kemenkumham berusaha menyesuaikan kompetensi ASN dengan perkembangan zaman, khususnya perkembangan teknologi," ujar dia.

Baca juga: Kemenkumham raih penghargaan BKN Award tentang manajemen kepegawaian

Ia mengatakan pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas di Kemenkumham telah dimulai sejak tahapan awal, yaitu seleksi masuk pegawai. Kementerian tersebut menerapkan sistem "computer assisted test" (CAT) atau tes menggunakan komputer.

Terakhir, menurut dia, penghargaan BKN Award sekaligus untuk memacu semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar memiliki manajemen ASN yang semakin baik. Harapannya, semua ASN baik di pusat maupun daerah dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.