G20 Indonesia
Ketua BPK harap SAI20 bisa jadi warisan Presidensi G20 Indonesia
5 September 2022 16:49 WIB
Arsip foto - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Isma Yatun dalam Konferensi Pers KTT SAI20 di Nusa Dua, Badung, Bali (30/8/2022). ANTARA/Agatha Olivia Victoria/aa.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pemeriksa Keungan (BPK) Isma Yatun berharap engagement group baru G20 Supreme Audit Institutions G20 (SAI20) dapat menjadi menjadi warisan Presidensi G20 Indonesia dan berlanjut hingga Presidensi G20 berikutnya.
“Rasanya engagement group yang menghasilkan Komunike baru SAI20 ini saja ya dan kami berharap sampai Presidensi jalan terus, SAI20 terus berlanjut. Ini merupakan dasar awal dan legacy dari G20 Indonesia,” ujarnya saat Bincang Media di Kantor BPK, Jakarta, Senin.
Isma menyampaikan Konferensi Tingkat Tinggi SAI20 yang berlangsung di Nusa Dua Bali pada 29-30 Agustus tersebut dihadiri oleh 8 anggota SAI20 yang hadir secara fisik dan 4 anggota yang hadir secara virtual.
KTT SAI20 yang diprakarsai oleh BPK tersebut bertujuan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas tata pemerintah yang baik. Pertemuan tersebut menghasilkan dua output utama yaitu rules of procedure dan Komunike SAI20 tentang percepatan pemulihan ekonomi dan dukungan terhadap pencapaian dari SDGs.
BPK berharap dengan adanya SAI20 dapat memberikan dampak kepada BPK secara internasional dan kepada Organisasi Internasional Lembaga Audit Tertinggi atau The International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI).
“Kami ingin punya gema tidak hanya di INTOSAI saja tapi juga ke negara-negara G20 supaya ini menjadi kolaborasi yang baik antara pemerintah, parlemen dan SAI,” ucapnya.
Adapun pada Komunike SAI20, anggota SAI20 menekankan bahwa di luar dampak langsung dari pandemi, pemulihan global juga berisiko dari gangguan pasokan yang terus-menerus, meningkatnya tekanan inflasi, tekanan keuangan, krisis energi yang muncul, potensi bencana terkait iklim, peningkatan ketidakstabilan global, dan melemahnya ekonomi.
SAI20 juga mengakui bahwa SAI perlu fokus pada respons pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan melanjutkan upaya intensif untuk mencapai agenda 2030.
Selain itu, SAI dan pemangku kepentingan lainnya didorong untuk menciptakan lingkungan yang sesuai untuk sektor publik dan keberlanjutan bisnis yang dikelola dengan baik untuk membantu ketahanan negara-negara berkembang. Selaon juga untuk merespon dengan lebih baik berbagai tantangan dan ketidakpastian di masa depan dengan tujuan untuk mencapai yang lebih kuat, lebih hijau dan perkembangan global yang lebih sehat.
Baca juga: Ketua BPK: KTT SAI20 sahkan 12 poin komunike dan aturan tata cara
Baca juga: Menteri ESDM: BPK berperan dorong kepatuhan komitmen emisi nol bersih
Baca juga: BPK: SAI20 dan P20 dapat berkolaborasi percepat pemulihan ekonomi
“Rasanya engagement group yang menghasilkan Komunike baru SAI20 ini saja ya dan kami berharap sampai Presidensi jalan terus, SAI20 terus berlanjut. Ini merupakan dasar awal dan legacy dari G20 Indonesia,” ujarnya saat Bincang Media di Kantor BPK, Jakarta, Senin.
Isma menyampaikan Konferensi Tingkat Tinggi SAI20 yang berlangsung di Nusa Dua Bali pada 29-30 Agustus tersebut dihadiri oleh 8 anggota SAI20 yang hadir secara fisik dan 4 anggota yang hadir secara virtual.
KTT SAI20 yang diprakarsai oleh BPK tersebut bertujuan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas tata pemerintah yang baik. Pertemuan tersebut menghasilkan dua output utama yaitu rules of procedure dan Komunike SAI20 tentang percepatan pemulihan ekonomi dan dukungan terhadap pencapaian dari SDGs.
BPK berharap dengan adanya SAI20 dapat memberikan dampak kepada BPK secara internasional dan kepada Organisasi Internasional Lembaga Audit Tertinggi atau The International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI).
“Kami ingin punya gema tidak hanya di INTOSAI saja tapi juga ke negara-negara G20 supaya ini menjadi kolaborasi yang baik antara pemerintah, parlemen dan SAI,” ucapnya.
Adapun pada Komunike SAI20, anggota SAI20 menekankan bahwa di luar dampak langsung dari pandemi, pemulihan global juga berisiko dari gangguan pasokan yang terus-menerus, meningkatnya tekanan inflasi, tekanan keuangan, krisis energi yang muncul, potensi bencana terkait iklim, peningkatan ketidakstabilan global, dan melemahnya ekonomi.
SAI20 juga mengakui bahwa SAI perlu fokus pada respons pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan melanjutkan upaya intensif untuk mencapai agenda 2030.
Selain itu, SAI dan pemangku kepentingan lainnya didorong untuk menciptakan lingkungan yang sesuai untuk sektor publik dan keberlanjutan bisnis yang dikelola dengan baik untuk membantu ketahanan negara-negara berkembang. Selaon juga untuk merespon dengan lebih baik berbagai tantangan dan ketidakpastian di masa depan dengan tujuan untuk mencapai yang lebih kuat, lebih hijau dan perkembangan global yang lebih sehat.
Baca juga: Ketua BPK: KTT SAI20 sahkan 12 poin komunike dan aturan tata cara
Baca juga: Menteri ESDM: BPK berperan dorong kepatuhan komitmen emisi nol bersih
Baca juga: BPK: SAI20 dan P20 dapat berkolaborasi percepat pemulihan ekonomi
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2022
Tags: