London (ANTARA) - Pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing berkunjung ke Rusia pada Senin, lawatan keduanya dalam waktu kurang dari dua bulan.

Kunjungan itu dilakukan ketika penguasa Myanmar tersebut berusaha menggalang dukungan dari sekutu diplomatik mereka di tengah tekanan internasional yang kian meningkat.

Aung Hlaing telah dilarang mewakili Myanmar pada banyak pertemuan internasional sejak memimpin kudeta awal tahun lalu terhadap pemerintah terpilih yang dipimpin peraih Nobel Aung San Suu Kyi.

Dia pertama kali mengunjungi Moskow sebagai pemimpin pada Juni tahun lalu, ketika kedua negara berkomitmen untuk memperkuat kerja sama militer.

Baca juga: Rusia dukung konsensus lima poin ASEAN untuk Myanmar

Dia juga berada di ibu kota Rusia itu pada Juli lalu dalam kunjungan yang disebut Moskow sebagai lawatan pribadi.

Rusia menjadi salah satu dari sedikit negara yang menyuarakan dukungan bagi Aung Hlaing setelah kudeta, ketika junta menuai kecaman internasional karena menindak keras musuh-musuhnya.

Media pemerintah Myanmar mengatakan dia akan menghadiri sebuah KTT ekonomi, mengunjungi tempat-tempat terkenal, universitas dan pabrik.

Para menteri dan petinggi kementerian Myanmar akan bertemu mitra mereka dan "menjalin kerja sama bersahabat".

Rusia telah memasok Myanmar dengan vaksin COVID-19 dan Myanmar berencana mengimpor bensin dan bahan bakar minyak Rusia untuk mengatasi kelangkaan.
Rusia sedang mencari sumber usaha baru di tengah sanksi-sanksi Barat atas invasinya di Ukraina.

Junta Myanmar telah dijatuhi sejumlah sanksi yang menyasar para jenderal dan jaringan bisnis militer yang luas.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan para aktivis telah menuduh junta Myanmar melakukan kekejaman dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Mereka juga mendesak komunitas internasional untuk menghentikan penjualan senjata.

Rusia kini menjadi satu-satunya sumber peralatan militer bagi Myanmar dengan memasok pesawat nirawak, jet tempur dan sistem pertahanan udara.

Militer Myanmar mengatakan pihaknya sedang memerangi "teroris" dan berusaha memulihkan perdamaian dan menegakkan kembali demokrasi setelah pemilu 2020 yang mereka sebut dirusak oleh kecurangan.

Sumber: Reuters

Baca juga: Konflik Rusia-Ukraina dapat pengaruhi Konsensus Lima Poin
Baca juga: Rusia, Myanmar kerja sama dalam pasokan peralatan militer