Jakarta (ANTARA) - Program Visium tahun 2030 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan 100 persen hunian cerdas dengan 100 persen pelayanan air minum, nol hektar kawasan kumuh dan 100 persen pelayanan sanitasi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin, mengatakan dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pihaknya mendorong kolaborasi dan koordinasi yang baik dan tulus dari seluruh pemangku kepentingan kunci, termasuk asosiasi profesi.

"Selain penyehatan lingkungan permukiman dan perumahan, keilmuan teknik lingkungan juga terkait dengan penanganan pencemaran udara, pengendalian dampak lingkungan, kesehatan masyarakat, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim," kata Basuki Hadimuljono.

Untuk itu, ujar dia, kehadiran dan keaktifan para ahli teknik lingkungan sangat diharapkan dan ditunggu aksinya untuk mewujudkan hunian cerdas.

Pembangunan infrastruktur air minum, air limbah, dan persampahan saat ini sedang gencar dilakukan Pemerintah melalui Kementerian PUPR karena cakupan layanan yang masih rendah.

Walaupun cakupan layanan air minum saat ini sudah mencapai sekitar 91 persen, namun cakupan layanan air minum aman melalui perpipaan baru mencapai 20,9 persen.
Baca juga: Hingga 2030, DKI perlu 4.000 kilometer jaringan pipa air bersih

Demikian pula dengan sektor persampahan, pelayanan sudah mencapai 80,2 persen namun mengalami banyak permasalahan pada penanganan sumber sampah dan tempat pembuangan akhir. Pada sektor air limbah, penangan air limbah domestik dan industri juga memerlukan perhatian yang sangat serius.

Untuk itu, Kementerian PUPR sangat mengharapkan inovasi dan unjuk nyata dari seluruh ahli teknik penyehatan dan lingkungan Indonesia untuk bersama-sama memberikan masukan dan rekomendasi dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur air minum dan sanitasi baik di perkotaan maupun perdesaan, termasuk di dalamnya kawasan-kawasan strategis prioritas nasional.

Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI) sebagai asosiasi profesi diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai bagian dari agen perubahan pelayanan air minum dan sanitasi kota di Indonesia.

Baca juga: Menteri PUPR tinjau kota cerdas di Korsel untuk diterapkan di IKN