Jakarta (ANTARA News) - Badan Kehormatan (BK) DPR mengaku belum mengetahui pasti agenda keberangkatan 17 anggota DPR ke Jerman pada 29 Maret 2009, sehingga belum bisa memberikan penilaian apakah kunjungan itu bermanfaat atau sekedar jalan-jalan, seperti yang ditudingkan sejumlah pihak. "Saya belum membaca agendanya jadi belum bisa memberikan penilaian," kata Ketua BK Slamet Effendy Yusuf ketika diminta komentarnya mengenai kunjungan tersebut di sela-sela Kongres XV Muslimat Nahdlatul Ulama di Asrama Haji, Batam, Jumat. Meski demikian, Slamet menyatakan kunjungan tersebut tidak masalah jika memang memiliki agenda yang jelas dan anggota dewan yang berangkat tersebut berasal komisi atau alat kelengkapan dewan lainnya bidang kerjanya terkait dengan tujuan kunjungan tersebut. "Kalau agendanya jelas tidak masalah. Itu akan memberi manfaat buat DPR," ujar Slamet. Sebaliknya, jika ternyata agenda kunjungan tersebut tidak jelas maka hal itu akan mengulangi kejadian sebelumnya, yakni kunjungan sejumlah anggota DPR ke Mesir beberapa waktu lalu yang banyak mendapat kecaman publik. "Kalau sampai mengulangi itu kebangetan," katanya. Slamet berjanji akan mencek agenda kunjungan dan anggota DPR yang berangkat. Menurut Slamet, pihaknya tidak akan segan-segan memeriksa anggota DPR yang melakukan kunjungan tersebut, bahkan memberi sanksi jika memang terbukti kunjungannya hanya mengada-ada. Meski demikian, katanya, untuk menindaklanjuti persoalan itu mesti ada laporan yang masuk ke pihaknya terlebih dulu. "Prosedurnya harus ada laporan dulu ke BK, baru kita bisa memeriksa atau memberikan sanksi," katanya. Sebelumnya Ketua Fraksi Partai Golkar Andi Matalatta yang turut dalam rombongan ke Jerman menjelaskan, kunjungan DPR tersebut dimaksudkan sebagai kunjungan balasan setelah pada Februari lalu rombongan parlemen Jerman melakukan kunjungan ke DPR RI. Selain itu, jelas Andi, kunjungan juga dimaksudkan untuk melihat sistem peringatan dini terhadap bencana alam yang dirancang Jerman untuk Aceh. Mengenai rencana kunjungan anggota DPR lainnya ke Korea Selatan yang dijadwakan dilaksanakan pada 3-7 April mendatang, yang menurut Ketua Badan Kerjasama DPR Abdillah Toha dimaksudkan untuk membangun lobi, Slamet juga menyatakan hal yang sama. (*)