Palembang (ANTARA) - Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Palembang, Sumatera Selatan, mulai bersiaga mengatasi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan menyiagakan ratusan orang personel polisi.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang Kompol Tri Wahyudi seusai Fokus Grup Diskusi lintas sektoral di Palembang, Sabtu, mengatakan berdasarkan surat perintah, Kapolrestabes Kombes Pol Mohkamad Ngajib sudah menyiagakan sebanyak 116 personel.

Ratusan personel yang disiagakan itu di antaranya Sat Binmas, Satuan Intelkam termasuk melibatkan Kepolisian Sektor setiap wilayah Kecamatan di Palembang.

"Dalam penugasan, mereka melakukan pengetatan pengawasan, sosialisasi, dan kontrol potensi dampak yang timbul di masyarakat terkait penyesuaian harga BBM bersubsidi itu," kata dia.

Baca juga: Polisi amankan mobil terbakar di SPBU yang diduga timbun BBM

Baca juga: Polresta kerahkan 137 personel amankan SPBU-SPBN di Banda Aceh

Selain itu, kata dia, seluruh instansi terkait seperti di antaranya Dinas Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesbangpol dan tentunya perwakilan dari PT. Pertamina di daerah dilibatkan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Kompol Tri Wahyudi juga menyebutkan sampai saat ini belum ditemukan praktik penimbunan atau sebagainya terhadap BBM bersubsidi yang dapat merugikan masyarakat di kota ini.

Namun, pihak Pertamina sendiri sudah memberikan sanksi untuk tidak beroperasi sementara waktu kepada dua SPBU di Kota Palembang yang terbukti melakukan pelanggaran penyaluran BBM subsidi.

"Bila dalam patroli yang dimasifkan hingga beberapa waktu ke depan ditemukan penyalahgunaan (BBM subsidi) dalam bentuk apapun menyangkut tindak pidana, kami akan tindak tegas," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Polda Sumsel Irjen Pol. Toni Harmanto menyebutkan penyiagaan personel itu sudah berdasarkan hasil rapat koordinasi lintas sektoral dipimpin Gubernur Herman Deru beberapa waktu lalu di Griya Agung Palembang.

Hasil rapat tersebut, kata dia, di antaranya Polda Sumsel beserta jajaran dan instansi terkait melaksanakan rencana jangka panjang yakni memperketat pengawasan distribusi BBM mulai dari hulu hingga ke hilir.

Penimbunan BBM merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang (UU) nomor 11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, ancaman hukuman pidana penjara lima tahun dan denda Rp60 miliar.

Pemerintah menetapkan penyesuaian harga BBM subsidi Pertalite menjadi Rp10 ribu per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter mulai Sabtu pukul 14.30 WIB.

Menteri Arifin dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu, mengatakan pemerintah juga menyesuaikan harga BBM subsidi untuk solar dari Rp5.150 rupiah per liter menjadi Rp6.800 per liter.

Kemudian, untuk BBM non-subsidi, pemerintah pemerintah menyesuaikan harga Pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.

“Ini berlaku satu jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini jadi akan berlaku pukul 14.30 WIB,” kata Arifin.

Pemerintah memutuskan skema mengalihkan subsidi BBM menjadi bantuan sosial sehingga harga BBM mengalami penyesuaian. Saat ini besaran subsidi dan kompensasi energi telah mencapai Rp502,4 triliun di APBN 2022, yang terdiri dari subsidi energi Rp208,9 triliun dan kompensasi energi sebesar Rp293,5 triliun.*

Baca juga: Polda Kaltara awasi dan amankan di SPBU

Baca juga: Pengamat: Pemerintah tepat naikkan harga BBM