Moeldoko dorong UMKM Banyumas untuk naik kelas
1 September 2022 19:12 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bertemu anggota Asosiasi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah kabupaten Banyumas (Aspikmas), di Purwokerto, Jawa Tengah, Kamis (1/9/2022). ANTARA/HO-KSP
Jakarta (ANTARA) -
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, untuk segera mengurus izin usaha dan memanfaatkan teknologi digital agar bisa segera naik kelas.
Di depan anggota Asosiasi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas (Aspikmas) di Purwokerto, Jawa Tengah, Kamis, Moeldoko mengemukakan bahwa pengembangan UMKM untuk bisa naik kelas merupakan satu dari lima agenda besar Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Untuk itu, pemerintah melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, yakni PP Nomor 7 Tahun 2021 telah memberikan dukungan kepada UMKM dari berbagai aspek, mulai hulu hingga hilir, seperti permodalan, perizinan, fasilitasi sertifikasi, hingga pemasaran dan kemitraan.
Moeldoko mencontohkan pemerintah sudah memberikan kemudahan untuk mengurus izin secara daring melalui Online Single Submission Risk Based Approach.
"Dan sampai saat ini, pemerintah sudah terbitkan NIB 1,6 juta lebih untuk usaha mikro dan kecil. Siapa yang belum mengurus, segera mengurus izin usahanya agar bisa merasakan manfaat program pemerintah lainnya," seru Moeldoko, seperti disampaikan melalui siaran pers KSP.
Moeldoko memastikan pemerintah sangat berpihak kepada UMKM, terlebih UMKM memiliki kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) yang mencapai angka 61 persen.
Oleh karena itu, saat pandemi berdampak pada sektor UMKM, pemerintah segera menggelontorkan bantuan baik dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) atau lainnya.
"Selain berupa bantuan langsung tunai, pemerintah juga memberikan insentif pajak selama pandemi," terangnya.
Pada Kesempatan itu, Moeldoko juga menekankan pentingnya pendataan terhadap pelaku UMKM agar kebijakan dan program pemerintah terkait pengembangan UMKM bisa tepat sasaran.
“Selama ini pemerintah sudah mendorong KUR dengan jumlah besar, tetapi serapannya baru sedikit. Salah satu penyebabnya adalah UMKM belum terdaftar," jelas Moeldoko.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas (Aspikmas) Pujiyanto mengungkapkan Aspikmas merupakan mitra strategis untuk membantu pendampingan dan pemberdayaan UMKM di wilayah Banyumas.
Saat ini, terdapat lebih dari 5.000 anggota Aspikmas yang tersebar pada 27 kecamatan.
"Kami (Aspikmas) memiliki visi berdaya saing nasional. Untuk itu kami melakukan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM termasuk untuk perizinan. Kami sudah mendampingi dua puluh satu ribu UMKM untuk mendapatkan NIB. Kami sangat berharap dukungan dari pemerintah untuk pelatihan dan permodalan bapak," ujar Pujiyanto.
Di depan anggota Asosiasi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas (Aspikmas) di Purwokerto, Jawa Tengah, Kamis, Moeldoko mengemukakan bahwa pengembangan UMKM untuk bisa naik kelas merupakan satu dari lima agenda besar Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Untuk itu, pemerintah melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, yakni PP Nomor 7 Tahun 2021 telah memberikan dukungan kepada UMKM dari berbagai aspek, mulai hulu hingga hilir, seperti permodalan, perizinan, fasilitasi sertifikasi, hingga pemasaran dan kemitraan.
Moeldoko mencontohkan pemerintah sudah memberikan kemudahan untuk mengurus izin secara daring melalui Online Single Submission Risk Based Approach.
"Dan sampai saat ini, pemerintah sudah terbitkan NIB 1,6 juta lebih untuk usaha mikro dan kecil. Siapa yang belum mengurus, segera mengurus izin usahanya agar bisa merasakan manfaat program pemerintah lainnya," seru Moeldoko, seperti disampaikan melalui siaran pers KSP.
Moeldoko memastikan pemerintah sangat berpihak kepada UMKM, terlebih UMKM memiliki kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) yang mencapai angka 61 persen.
Oleh karena itu, saat pandemi berdampak pada sektor UMKM, pemerintah segera menggelontorkan bantuan baik dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) atau lainnya.
"Selain berupa bantuan langsung tunai, pemerintah juga memberikan insentif pajak selama pandemi," terangnya.
Pada Kesempatan itu, Moeldoko juga menekankan pentingnya pendataan terhadap pelaku UMKM agar kebijakan dan program pemerintah terkait pengembangan UMKM bisa tepat sasaran.
“Selama ini pemerintah sudah mendorong KUR dengan jumlah besar, tetapi serapannya baru sedikit. Salah satu penyebabnya adalah UMKM belum terdaftar," jelas Moeldoko.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas (Aspikmas) Pujiyanto mengungkapkan Aspikmas merupakan mitra strategis untuk membantu pendampingan dan pemberdayaan UMKM di wilayah Banyumas.
Saat ini, terdapat lebih dari 5.000 anggota Aspikmas yang tersebar pada 27 kecamatan.
"Kami (Aspikmas) memiliki visi berdaya saing nasional. Untuk itu kami melakukan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM termasuk untuk perizinan. Kami sudah mendampingi dua puluh satu ribu UMKM untuk mendapatkan NIB. Kami sangat berharap dukungan dari pemerintah untuk pelatihan dan permodalan bapak," ujar Pujiyanto.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2022
Tags: