Pemerintah kerahkan berbagai upaya kendalikan inflasi daerah dan pusat
1 September 2022 18:45 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dalam Konferensi Pers usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pengendalian inflasi di Jakarta yang digelar secara hybrid, Kamis (1/9/2022), ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian/pri.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang mengerahkan berbagai upaya untuk mengendalikan inflasi di daerah maupun pusat.
Dengan melibatkan berbagai stakeholder, ia menyebut telah melaksanakan berbagai operasi pasar untuk memastikan keterjangkauan harga, serta telah memperluas kerja sama antar-pemerintah daerah (pemda) untuk menjaga ketersediaan suplai komoditas.
Ia melanjutkan pemerintah juga akan memanfaatkan platform perdagangan digital dan memberikan subsidi ongkos angkut untuk memperlancar distribusi rantai pasok, sekaligus mempercepat implementasi tanaman pangan.
"Misalnya pada (komoditas) cabai untuk mengantisipasi permintaan yang tinggi, terutama menuju akhir tahun," kata Menko Airlangga di Jakarta, Kamis.
Menko Airlangga mengatakan setiap pemda telah membuat neraca sepuluh komoditas pangan strategis yang ada di wilayahnya masing masing.
Baca juga: Presiden Jokowi minta kepala daerah cermati penyebab inflasi tinggi
Pemda, lanjutnya, juga akan bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional untuk menguatkan sarana dan prasarana produk hasil pertanian, termasuk fasilitas penyimpanan, terutama di daerah sentra produksi.
Lalu Ia menyebut akan dilakukan optimalisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) antara lain Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik) secara tematik untuk difokuskan pada ketahanan pangan. Kemudian Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 2 persen akan digunakan untuk meredam harga pangan dan juga memberikan bantuan sosial (bansos) maupun dukungan untuk sektor transportasi.
Selanjutnya, kata dia, juga akan dilakukan sinergi antar-daerah untuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam upaya mengendalikan inflasi pangan guna mempercepat stabilisasi harga.
"Bapak/ibu gubernur, bupati, wali kota yang angkanya (inflasi) di atas nasional, diminta untuk dapat menurunkan inflasi pada bulan-bulan ke depan di bawah lima persen," kata Menko Airlangga. Ia mengatakan telah mengirimkan surat kepada para gubernur untuk memperkuat TPID di setiap daerahnya.
Seperti diketahui, pada Agustus ini BPS mencatat secara bulanan terjadi deflasi sebesar 0,21 persen month to month (mtm). Sedangkan, secara tahunan tercatat inflasi sebesar 4, 69 persen year on year (yoy), atau sedikit lebih rendah dibandingkan bulan Juli yang sebesar 4,94 persen yoy.
Baca juga: Presiden perintahkan pemda kerja sama TPIP-TPID tekan laju inflasi
Dengan melibatkan berbagai stakeholder, ia menyebut telah melaksanakan berbagai operasi pasar untuk memastikan keterjangkauan harga, serta telah memperluas kerja sama antar-pemerintah daerah (pemda) untuk menjaga ketersediaan suplai komoditas.
Ia melanjutkan pemerintah juga akan memanfaatkan platform perdagangan digital dan memberikan subsidi ongkos angkut untuk memperlancar distribusi rantai pasok, sekaligus mempercepat implementasi tanaman pangan.
"Misalnya pada (komoditas) cabai untuk mengantisipasi permintaan yang tinggi, terutama menuju akhir tahun," kata Menko Airlangga di Jakarta, Kamis.
Menko Airlangga mengatakan setiap pemda telah membuat neraca sepuluh komoditas pangan strategis yang ada di wilayahnya masing masing.
Baca juga: Presiden Jokowi minta kepala daerah cermati penyebab inflasi tinggi
Pemda, lanjutnya, juga akan bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional untuk menguatkan sarana dan prasarana produk hasil pertanian, termasuk fasilitas penyimpanan, terutama di daerah sentra produksi.
Lalu Ia menyebut akan dilakukan optimalisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) antara lain Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik) secara tematik untuk difokuskan pada ketahanan pangan. Kemudian Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 2 persen akan digunakan untuk meredam harga pangan dan juga memberikan bantuan sosial (bansos) maupun dukungan untuk sektor transportasi.
Selanjutnya, kata dia, juga akan dilakukan sinergi antar-daerah untuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam upaya mengendalikan inflasi pangan guna mempercepat stabilisasi harga.
"Bapak/ibu gubernur, bupati, wali kota yang angkanya (inflasi) di atas nasional, diminta untuk dapat menurunkan inflasi pada bulan-bulan ke depan di bawah lima persen," kata Menko Airlangga. Ia mengatakan telah mengirimkan surat kepada para gubernur untuk memperkuat TPID di setiap daerahnya.
Seperti diketahui, pada Agustus ini BPS mencatat secara bulanan terjadi deflasi sebesar 0,21 persen month to month (mtm). Sedangkan, secara tahunan tercatat inflasi sebesar 4, 69 persen year on year (yoy), atau sedikit lebih rendah dibandingkan bulan Juli yang sebesar 4,94 persen yoy.
Baca juga: Presiden perintahkan pemda kerja sama TPIP-TPID tekan laju inflasi
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2022
Tags: