Tokyo (ANTARA) - Jajak pendapat terbaru menunjukkan tingkat ketidakpuasan terhadap Pemerintah Jepang, yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Fumio Kishida, melonjak menjadi 39 persen, demikian dilaporkan surat kabar Jepang Asahi Shimbun, Senin (29/8).

Tingkat ketidakpuasan itu merupakan rekor tertinggi sejak Fumi Kishida mulai menjabat sebagai PM pada Oktober 2021.

Asahi Shimbun melakukan survei via telepon itu pada 27-28 Agustus dan menerima 998 respons valid dari seluruh penjuru negeri.

Saat tingkat ketidakpuasan melonjak menjadi 39 persen, dari 25 persen di survei sebelumnya pada Juli, tingkat kepuasan terhadap kabinet Kishida juga turun secara signifikan menjadi 47 persen dari 57 persen, menurut surat kabar tersebut.

Ketika ditanya terkait cara Kishida menangani isu terkait hubungan para politikus Jepang dengan Gereja Unifikasi, sebanyak 65 persen responden menyatakan mereka "tidak setuju," sementara 21 persen responden mengatakan setuju.

Berkenaan dengan upacara pemakaman kenegaraan untuk mantan perdana menteri Shinzo Abe, sebanyak 50 persen responden menentang upacara tersebut dan 45 persen responden mendukung.

Survei tersebut menunjukkan bahwa generasi muda dan tua Jepang memiliki sikap sangat berbeda terkait upacara pemakaman kenegaraan Abe. Hal itu ditunjukkan dengan sebanyak 64 persen responden berusia 18-29 tahun menyuarakan dukungannya, sedangkan 60 persen responden berusia 60 tahun ke atas menjawab sebaliknya.

Menurut survei tersebut, 58 persen responden keberatan dengan rencana Kishida membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) generasi berikutnya di negara tersebut, sementara 34 persen responden mendukung gagasan itu.

Terkait respons Pemerintah Jepang terhadap gelombang ketujuh penularan virus COVID-19 baru-baru ini, sebanyak 49 persen responden menganggap langkah-langkah yang diambil Kishida tidak efektif, sementara 45 persen memberikan nilai tinggi.

Jajak pendapat itu merupakan kali pertama lebih banyak responden menyampaikan kritik terhadap respons Pemerintah Jepang terhadap pandemi COVID-19 sejak Kishida membentuk kabinet pertamanya pada Oktober lalu.