Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengapresiasi pemerintah yang menurunkan rasio utang ke level 37,91 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2022 dari sebelum ya 37,9 persen dari PDB di 2021.

"Rasio utang kita terhadap PDB turun ke posisi 37,91 persen, kita berikan apresiasi terhadap Menteri Keuangan yang berhati-hati dalam menjaga tingkat risiko utang," Kata Said dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Rabu.

Meskipun demikian ia mengingatkan agar pemerintah tetap berhati-hati karena karena kewajiban imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) cenderung meningkat tahun ini dan meningkat pada tahun 2023 mendatang.

Pembayaran bunga utang pada 2023 diperkirakan oleh pemerintah mencapai sebesar Rp441,4 miliar atau naik 9,3 persen dari outlook 2022 yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Baca juga: Menkeu: Rasio utang RI turun jadi 37,91 persen, kurang dari 2 tahun

"Kita harus waspada bila tren pembayaran imbal hasil terus meningkat imbas kebijakan hawkish sejumlah negara maju. Situasi ini kian mengoreksi fiskal kita," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut penurunan rasio utang yang menurun menunjukkan bahwa Indonesia terus melakukan konsolidasi fiskal tanpa melepaskan tujuan dan objektif untuk menjaga momentum pemilihan ekonomi.

Indonesia pun mendapatkan outlook stable dari S&P dari sebelumnya negative, yang sejalan dengan afirmasi rating dari Moody’s, Fitch, R&I, dan JCRA.

"Ini merupakan suatu capaian kita bersama yang menjadi alasan untuk kita optimis kalau DPR terus fokus dan merespons dengan kebijakan fiskal yang akurat, tepat, fleksibel, dan akuntabel,” kata Sri Mulyani.

Baca juga: Kemenkeu: Kenaikan rasio utang RI relatif kecil dibanding negara lain