Jakarta (ANTARA) - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berkomitmen untuk mengakomodasi dan mengoptimalkan produk dalam negeri (PDN), UMKM serta Koperasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Misalnya marmer tidak perlu dari luar negeri. Lalu pendingin udara atau AC, lampu, dan sebagainya yang digunakan di IKN, harus produk dalam negeri. Ini sesuai arahan Presiden Jokowi, termasuk harus melibatkan UMKM-UMKM dan pelaku usaha Kalimantan,” ujar Kepala LKPP Azwar Anas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Satu hal yang juga menjadi catatan penting dalam Peraturan LKPP terkait pengadaan di IKN, lanjut dia, adalah semangat keberpihakan kepada PDN, UMKM, Koperasi.

“Ini sekaligus menjadi bukti bahwa, sekali lagi, pembangunan IKN Nusantara bukan semata-mata soal pemindahan fisik ibukota, tetapi yang jauh lebih penting transformasi paradigma tentang Indonesia Maju yang inklusif, termasuk dalam hal pengadaan barang atau jasanya yang memberi dampak ke pemerataan ekonomi melalui PDN, UMKM dan Koperasi,” katanya.

Pembangunan IKN bisa menjadi momentum pengungkit Indonesia dapat bangkit dari keterpurukan ekonomi di tengah pandemi COVID-19, sehingga semua pihak harus optimistis.

Baca juga: LKPP bekukan 13.600 produk impor dari e-katalog pemerintah

Menurut dia, pemulihan ekonomi telah berjalan on the track diiringi dengan pengendalian inflasi, kinerja nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masuk jajaran yang terbaik di Asia.

Kondisi ini merupakan momentum karena dapat menyuntikkan semangat bagi untuk menjadikan IKN sebagai daya dongkrak untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, ekonomi yang inklusif, ekonomi yang Indonesia Sentris.

Saat ini LKPP terus mempercepat pengembangan e-Katalog. Telah ada 843.145 produk tayang di e-Katalog. Jumlah penyedia skala kecil-menengah telah mencapai 12.740 pelaku usaha, sudah melampaui penyedia skala besar yang mencapai 5.809 pelaku usaha.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai kegiatan pembangunan infrastruktur dasar IKN Nusantara tahap 1 senilai Rp5,3 triliun yang ditandai penandatangan kontrak pekerjaan pembangunan IKN TA 2022 sebanyak 19 paket.

Anas mengapresiasi progres yang sudah tercapai hingga saat ini, dan mendukung pembangunan IKN bukan hanya pembangunan fisik semata, namun juga mempersiapkan tumbuhnya titik-titik ekonomi baru.

Baca juga: Presiden Jokowi perintahkan e-katalog lokal harus hidup

Baca juga: Bappenas: 2 juta UMKM bakal masuk e-katalog LKPP pada 2023