Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mendukung rencana Pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite.

Saat ini, menurut dia di Jakarta, Rabu, harga jual Pertalite di bawah harga keekonomian, sedangkan di sisi lain, jika dilakukan penambahan subsidi justru akan membuat beban anggaran meningkat.

“Kalau harga tidak naik sesuai keekonomian, maka Pemerintah tetap harus menambah subsidi. Sedangkan penambahan subsidi, terbentur kapasitas fiskal yang terbatas. Semakin besar subsidi, beban anggaran juga meningkat,” katanya.

Selain itu, jika Pemerintah tidak meningkatkan harganya, maka akan membuat konsumsi BBM menjadi tidak rasional.

“Subsidi harga BBM juga mendorong konsumsi BBM pengguna jadi tidak rasional. Ini akan mendorong kenaikan konsumsi BBM,” tegasnya.

Untuk itu, Fabby mendukung kenaikan harga Pertalite, apalagi saat ini praktik subsidi pada Pertalite justru banyak yang salah sasaran dimana banyak masyarakat mampu yang memiliki mobil justru turut menikmati Pertalite yang notabene BBM subsidi.

Namun demikian, dia mengingatkan agar Pemerintah juga berhati-hati dalam mengambil kebijakan karena kenaikan BBM subsidi, tentu berdampak terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.

“Jadi bagi Pemerintah, ini buah simalakama. Sama-sama pilihan yang sulit. Makanya, saya mendukung kenaikan harga BBM dengan catatan Pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosial,” jelas Fabby dalam keterangannya.

Selain itu, lanjutnya, Pemerintah juga harus melarang penggunaan Pertalite oleh mobil pribadi, sehingga hanya motor yang bisa menggunakan BBM subsidi tersebut.

“Cara ini membuat kuota subsidi bisa tetap terjaga,” katanya.

Baca juga: Pemerintah masih pertimbangkan daya beli terkait rencana kenaikan BBM
Baca juga: Komisi VII DPR: Pemerintah harus berani menyesuaikan harga BBM
Baca juga: Sri Mulyani: Subsidi energi melebar Rp198 triliun jika BBM tidak naik