Sumenep (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, memperbaiki sebanyak 1.750 rumah tidak layak huni sebagai upaya mendorong percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Pemkab Sumenep Indra Wahyudi di Sumenep, Selasa, mengatakan bantuan perbaikan rumah warga itu dari pemerintah pusat dalam bentuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau rumah swadaya.

"Ada 1.750 rumah warga Sumenep yang menjadi sasaran program ini. Pengerjaan rumah bantuan tersebut telah dilakukan dan saat ini sudah hampir selesai," kata Indra.

Baca juga: 43 rumah di dua kelurahan Surabaya dapat bantuan program BSPS PUPR

Program yang disalurkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan itu untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan belum memiliki rumah yang layak huni.

Indra mengatakan, program bantuan perbaikan rumah itu tersebar di delapan kecamatan daratan dan kepulauan senilai Rp20 juta per rumah.

"Rinciannya, Rp17,5 juta berupa bahan material dan Rp2,5 juta untuk upah tukang dan kuli bangunan," katanya.

Indra menjelaskan, program BSPS anggaran tahun 2022 tahap 11 itu menyebar di 8 kecamatan daratan dan kepulauan, yakni Kecamatan Bluto, Ganding, Gayam, Guluk-Guluk, Lenteng, Pragaan, Nunggghunong, dan Raas.

Baca juga: Anggota DPR sebut program BSPS bermanfaat bagi masyarakat

Di Kecamatan Bluto sebanyak 325 unit rumah warga yang menjadi sasaran program BSPS itu, Ganding 198 unit, Gayam 155 unit, Guluk-Guluk 216 unit, Lenteng 328 unit, Pragaan 275 unit, Nungghunong 20 unit, dan Raas 233 unit.

Ia menjelaskan, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini merupakan salah satu program yang dicanangkan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian warga.

Program lainnya berupa bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dari APBD Pemkab Sumenep dan program kotaku tanpa kumuh dari pemerintah pusat.

Baca juga: DPR berharap program BSPS Kementerian PUPR berjalan optimal

"Semua program ini sasarannya sama, yakni warga miskin dan kurang mampu atau masyarakat berpenghasilan rendah. Tapi khusus kotaku tanpa kumuh sasarannya adalah warga kota," katanya.