Yogyakarta (ANTARA) - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta Muhammadiyah menjadi lokomotif perbaikan kehidupan bangsa yang tengah menghadapi kerusakan secara kultural maupun struktural.

"Muhammadiyah sebagai salah satu komponen bangsa yang berjasa dan berperan besar dalam penegakan negara harus merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari kerusakan dan perusakan," ujar Din dalam keterangan tertulis diterima di Yogyakarta, Minggu.

Dalam Pengajian Ahad Pagi Pimpinan Cabang Muhammadiyah di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Minggu (21/8), Din menuturkan bahwa kerusakan kultural ditandai memudarnya nilai etika dan moral sebagian warga bangsa.

"Memudarnya nilai etika dan moral di kalangan sebagian warga bangsa yakni merebaknya buta aksara moral yang menjangkiti kaum terpelajar," kata dia.

Buta aksara moral, kata Din, sangat berbahaya karena jika menjangkiti para pemangku amanat, mereka akan melanggar sumpah jabatan, mengabaikan amanat, bahkan berkhianat terhadap amanat rakyat.

Akibatnya, kata dia, mereka bakal sibuk mengejar jabatan tapi kemudian memanfaatkan jabatan itu guna menumpuk kekayaan.

"Mereka berpendidikan dan berpangkat tinggi tapi mereka gagal membaca nilai-nilai moral," kata dia.

Menurut dia, kehidupan bangsa yang ditandai aneka masalah dewasa ini memerlukan penanganan serius, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Di sisi lain, lanjut Din, Indonesia juga sedang mengalami kerusakan struktural berupa penyimpangan sistematis dari konstitusi negara dan falsafah bangsa.

Penyimpangan tersebut, menurut dia, terjadi dalam kehidupan ekonomi dan politik yang bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi.

"Kerusakan ini jika dibiarkan maka tidak mustahil akan meruntuhkan sendi-sendi negara bangsa yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa," kata dia.

Karena itu, Din menuturkan penyelamatan dan perbaikan secara mendasar yaitu suatu upaya untuk mengembalikan kehidupan bangsa dan negara ke akarnya yaitu Pancasila dan UUD 1945 yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa dan negara pada 18 Agustus 1945.

"Muhammadiyah yang telah berjasa dan berperan besar dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dituntut untuk terus berperan mengawal bangsa dan negara dengan meningkatkan 'amar ma'ruf nahi munkar'," ujar Din.