Amphuri minta pemerintah percepat buka penerbangan umrah dari Aceh
20 Agustus 2022 23:27 WIB
Arsip foto - Sejumlah jamaah umrah dari Aceh tiba kembali di tanah air melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Aceh, Rabu (16/3/2022). ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/wsj.
Banda Aceh (ANTARA) - Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) meminta Pemerintah Pusat mempercepat pembukaan layanan penerbangan ibadah umrah dari Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh Besar.
Ketua DPD Amphuri Aceh Welly Rifandi, Sabtu, mengatakan kebijakan pembukaan layanan penerbangan internasional itu berada pada Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 nasional dan Kementerian Perhubungan RI.
“Kami meminta agar Satgas COVID-19 nasional dan Kemenhub segera mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) untuk pembukaan Bandara SIM secara utuh,” kata Welly di Banda Aceh.
Saat ini, Welly menjelaskan jamaah umrah asal Aceh harus berangkat ke Tanah Suci melalui Bandara Kualanamu Sumatera Utara, karena Bandara SIM Aceh Besar belum melayani rute penerbangan internasional.
Baca juga: Kemenag upayakan perluas pintu keberangkatan ibadah umrah
Baca juga: Kemenag sebut 393 warga Aceh sudah ibadah umrah di tengah pandemi
Padahal, kata dia, kondisi kasus COVID-19 di daerah Tanah Rencong itu sudah semakin melandai, sehingga sudah sepatutnya layanan penerbangan umrah dibuka kembali dari Banda Aceh.
“Semua sudah siap, maskapai siap, Angkasa Pura siap, Imigrasi, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan Dishub juga sudah siap, tinggal tunggu juknis dari Satgas COVID-19 nasional dan Kemenhub saja,” katanya.
Ia menjelaskan apabila jamaah terus berangkat dari Sumut, maka akan memberatkan jamaah dan merugikan pihak travel, mulai dari tambahan biaya jamaah dari Banda Aceh ke Medan, karena biaya umrah saat ini antara Rp29-35 juta per jamaah itu tidak menanggung biaya perjalanan domestik.
Kemudian, jamaah juga mengalami kelelahan karena jarak tempuh ke Arab Saudi semakin lama. Jamaah juga harus menunggu sekitar delapan jam di Medan, sebelum diberangkatkan ke Madinah.
Belum lagi, kata dia, dampak pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak dirasakan Aceh, karena jamaah mengeluarkan semua biaya akomodasi ketika di Medan seperti biaya hotel, makanan, dan lainnya.
“Kita dari Banda Aceh ke Medan tambah biaya, itu beban travel dan jamaah, PAD Aceh hilang, peningkatan PAD di Sumut dari biaya hotel, makanan, dan sebagainya,” katanya.
Oleh sebab itu, pihaknya mendorong agar Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat bersinergi untuk mewujudkan layanan keberangkatan jamaah umrah dari Bandara SIM.
“Bahkan, ada beberapa travel yang berangkat akhir Agustus ini nanti tidak memberangkatkan jamaah ke Medan menggunakan pesawat tapi menggunakan bus karena biaya tidak cukup,” katanya.*
Baca juga: Wamenag: 3.900 muslim sudah ke Tanah Suci untuk umrah
Baca juga: Kemenag: Pemerintah telah siapkan skema pelaksanaan Haji 2022
Ketua DPD Amphuri Aceh Welly Rifandi, Sabtu, mengatakan kebijakan pembukaan layanan penerbangan internasional itu berada pada Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 nasional dan Kementerian Perhubungan RI.
“Kami meminta agar Satgas COVID-19 nasional dan Kemenhub segera mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) untuk pembukaan Bandara SIM secara utuh,” kata Welly di Banda Aceh.
Saat ini, Welly menjelaskan jamaah umrah asal Aceh harus berangkat ke Tanah Suci melalui Bandara Kualanamu Sumatera Utara, karena Bandara SIM Aceh Besar belum melayani rute penerbangan internasional.
Baca juga: Kemenag upayakan perluas pintu keberangkatan ibadah umrah
Baca juga: Kemenag sebut 393 warga Aceh sudah ibadah umrah di tengah pandemi
Padahal, kata dia, kondisi kasus COVID-19 di daerah Tanah Rencong itu sudah semakin melandai, sehingga sudah sepatutnya layanan penerbangan umrah dibuka kembali dari Banda Aceh.
“Semua sudah siap, maskapai siap, Angkasa Pura siap, Imigrasi, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan Dishub juga sudah siap, tinggal tunggu juknis dari Satgas COVID-19 nasional dan Kemenhub saja,” katanya.
Ia menjelaskan apabila jamaah terus berangkat dari Sumut, maka akan memberatkan jamaah dan merugikan pihak travel, mulai dari tambahan biaya jamaah dari Banda Aceh ke Medan, karena biaya umrah saat ini antara Rp29-35 juta per jamaah itu tidak menanggung biaya perjalanan domestik.
Kemudian, jamaah juga mengalami kelelahan karena jarak tempuh ke Arab Saudi semakin lama. Jamaah juga harus menunggu sekitar delapan jam di Medan, sebelum diberangkatkan ke Madinah.
Belum lagi, kata dia, dampak pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak dirasakan Aceh, karena jamaah mengeluarkan semua biaya akomodasi ketika di Medan seperti biaya hotel, makanan, dan lainnya.
“Kita dari Banda Aceh ke Medan tambah biaya, itu beban travel dan jamaah, PAD Aceh hilang, peningkatan PAD di Sumut dari biaya hotel, makanan, dan sebagainya,” katanya.
Oleh sebab itu, pihaknya mendorong agar Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat bersinergi untuk mewujudkan layanan keberangkatan jamaah umrah dari Bandara SIM.
“Bahkan, ada beberapa travel yang berangkat akhir Agustus ini nanti tidak memberangkatkan jamaah ke Medan menggunakan pesawat tapi menggunakan bus karena biaya tidak cukup,” katanya.*
Baca juga: Wamenag: 3.900 muslim sudah ke Tanah Suci untuk umrah
Baca juga: Kemenag: Pemerintah telah siapkan skema pelaksanaan Haji 2022
Pewarta: Khalis Surry
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2022
Tags: