Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Jumat (19/8), mulai dari Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman meninjau kesiapan pengamanan DWG G20 di Belitung hingga MPR RI akan membentuk panitia ad hoc untuk mengkaji PPHN.

Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.

Kasad tinjau kesiapan pengamanan G20 di Belitung

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman meninjau kesiapan pengamanan Development Working Group (DWG) G20 pada 7-9 September di Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (19/8).

"TNI siap membantu Polri untuk mengamankan G20 di Belitung nanti," kata Kepala Penerangan Korem 045/Gaya Mayor Inf Subkhan di Pangkalpinang, Jumat (19/8).

Selengkapnya baca di sini.

Presiden Jokowi apresiasi kegiatan Jambore Nasional XI di Cibubur

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi Jambore Nasional XI Tahun 2022 yang dinilai berlangsung baik dengan beragam kegiatan bagi para pramuka penggalang di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka, Cibubur, Jakarta, pada 14-21 Agustus.

"Saya kira kegiatannya sangat beragam. Keterampilan ada, teknologi ada, alam ada, budaya ada. Saya kira sangat bagus," kata Presiden setelah meninjau langsung kegiatan Jambore Nasional tersebut pada Jumat (19/8), sebagaimana dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

Selengkapnya baca di sini.

TNI AL kerahkan kapal perang dalam latihan Armada Jaya 2022

TNI Angkatan Laut akan mengerahkan empat unsur Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) TNI AL dalam latihan Armada Jaya tahun 2022, di Dabo Singkep, Kepulauan Riau, pada September 2022.

"Empat unsur tersebut terdiri dari kapal perang, pesawat udara, Marinir, dan pangkalan," kata Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono dalam pelayaran ke Teluk Jakarta di KRI Semarang -594, Jumat (19/8).

Selengkapnya baca di sini.

Fadel tempuh jalur hukum setelah diganti sebagai Pimpinan MPR

Anggota DPD RI Fadel Muhammad mengatakan pencopotan dirinya sebagai Pimpinan MPR dari unsur DPD RI yang diputuskan dalam Rapat Paripurna DPD RI pada Kamis (18/8) adalah inkonstitusional sehingga dirinya akan menempuh upaya hukum.

"Mekanisme mosi tidak percaya, tidak ada dalam aturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan tata tertib maupun aturan lain yang ada di DPD dan MPR. Jadi, segala bentuk usulan atau yang diistilahkan 'pengambilalihan mandat' oleh sejumlah anggota DPD adalah inkonstitusional," kata Fadel dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (19/8).

Selengkapnya baca di sini.

Ketua Fraksi NasDem: MPR RI akan bentuk panitia ad hoc rumuskan PPHN

Ketua Fraksi Partai NasDem MPR RI Taufik Basari mengatakan bahwa MPR RI sedang melakukan kajian menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui Konvensi Ketatanegaraan dan akan membentuk panitia ad hoc.

"Sebagaimana yang telah diputuskan dalam rapat, nanti di bulan September akan dilaksanakan Paripurna dengan agenda tunggal, yakni pembentukan panitia ad hoc MPR RI untuk menindaklanjuti substansi dan bentuk hukum PPHN. Itulah hasil kesepakatan rapat gabungan seperti dalam pidato Ketua MPR RI," kata Taufik dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (19/8).

Selengkapnya baca di sini.