Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto memberikan lima arahan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sulawesi Selatan.

“Giat rehabilitasi dan rekonstruksi wajib dilakukan untuk memperkuat pembangunan dan pemulihan pascabencana yang lebih baik dan tangguh,” ujar Suharyanto dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Kejadian bencana semester I di 2022 menurun dibanding tahun sebelumnya

Arahan pertama untuk percepat penyelesaian kelengkapan berkas permohonan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, khususnya bagi Kabupaten Tana Toraja, Luwu Timur dan Luwu.

Kedua, Suharyanto meminta agar dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi tahun anggaran 2021 sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya dan daerah dapat lebih siap terhadap potensi bencana di masa depan.

Ketiga, agar pemerintah daerah menginventarisasi dan melaporkan berkas pertanggungjawaban administrasi sebagai bentuk upaya penanggulangan bencana yang akuntabel.

Baca juga: BNPB: Lima tahun terakhir bencana hidrometeorologi mendominasi

Keempat yakni pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tetap mengedepankan prinsip build back better, safer and sustainable dengan memperhatikan asas 5T, yaitu tepat perencanaan, tepat administrasi, tepat penyerapan anggaran, tepat spesifikasi teknis dan tepat waktu.

“Terakhir, terus tingkatkan kolaborasi aktif komponen pentaheliks untuk penguatan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Sulawesi Selatan,” ujar dia.

Suharyanto mengatakan semakin cepat realisasi dana hibah, daerah dapat kembali mengajukan permohonan dana hibah untuk memperkuat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dan aman bagi daerahnya.

Baca juga: BNPB: Banjir di Kalimantan pengulangan bencana tahun-tahun sebelumnya

Adapun Suharyanto menegaskan bahwa BNPB selalu siap untuk mendampingi pemerintah daerah, mulai dari proses pengajuan hingga pelaksanaan dana hibah.

“BNPB selalu terbuka bagi pemerintah daerah sehingga diharapkan tidak ada yang mengalami kesulitan saat menyusun, mengajukan dan melaksanakan dana hibah ini,” tegasnya.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi per 11 Agustus 2022, BNPB telah mengalokasikan dana hibah tahun anggaran 2021 sebesar Rp101,28 miliar bagi delapan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada kesempatan tersebut, sebanyak delapan kabupaten/kota tersebut turut memaparkan kemajuan implementasi penggunaan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan oleh BNPB, antara lain Kota Palopo, Kabupaten Sinjai, Takalar, Pangkep, Kepulauan Selayar, Gowa, Bulukumba dan Jeneponto.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan sharing proses pelaksanaan dana hibah serta solusi dalam penyelesaian hambatan yang dialami oleh daerah.

Selain itu, terdapat tiga kabupaten dalam proses usulan hibah tahun anggaran 2022 di tingkat Kementerian Keuangan, antara lain Kabupaten Maros, Luwu Utara dan Bantaeng. Sedangkan yang masih dalam tahap pengajuan proposal yaitu Kabupaten Tana Toraja, Luwu Timur, Luwu dan Wajo.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Ketua Komisi VIII DPR Republik Indonesia Ashabul Kahfi, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Muhammad Firda, M.Si., Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Fajar Setyawan, S.I.P dan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansyah, S.Pd, M.A.P, M.M, serta jajaran rombongan dari BNPB serta BPBD di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan.