Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah akan menggunakan platform bantuan sosial yang sudah ada untuk menyalurkan bantuan kepada warga yang membutuhkan jika terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak tahun depan.

"Tahun depan mungkin bentuknya tidak dalam bentuk skema baru, tapi lebih mengikuti desain bantuan sosial jadi seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan (Kartu) Sembako, tetap kita gunakan platformnya," katanya di Jakarta, Selasa, saat menyampaikan konferensi pers secara virtual mengenai Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023.

Menteri Keuangan mengemukakan kemungkinan pemerintah menambah periode pemberian bantuan dan jumlah penerima bantuan kalau dibutuhkan.

"Atau seperti yang dilakukan oleh Ibu Menteri Sosial, memperhatikan segmen-segmen dari masyarakat yang paling rentan seperti kelompok disable maupun kelompok usia lanjut yang akan menjadi fokusnya," katanya.

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2023 beserta Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI mengatakan bahwa anggaran perlindungan sosial Rp479,1 triliun dialokasikan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasar.

Baca juga:
Jokowi akan hitung lagi APBN untuk tambah bansos
Sri Mulyani sebut 50-60 persen bantuan sosial disalurkan ke petani