Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menilai pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta semua pihak menghindari politik identitas menegaskan bahwa Presiden Jokowi memberikan kepastian Pemilu 2024 berlangsung damai.

"Apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo memberikan kepastian bahwa Pemilu 2024 berlangsung damai tanpa politik identitas," kata Jazilul di sela-sela Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Dia mengapresiasi pernyataan Presiden dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI yang mengimbau masyarakat agar Pemilu 2024 tidak menggunakan politik identitas, diskriminatif dan perpecahan.
​
Karena itu, dia mengajak semua elemen bangsa untuk menghindari politik identitas agar Pemilu 2024 berlangsung damai dan riang gembira.

Baca juga: Pengamat: Pidato kenegaraan Presiden Jokowi cerminkan sosok negarawan

Baca juga: Surya: Hindari politik identitas merupakan pesan moral Presiden Jokowi

"Karena itu kami mengajak masyarakat, partai politik agar tidak terjadi politik identitas. Kita ingin Pemilu 2024 berlangsung damai dan riang gembira," ujarnya.

Presiden Joko Widodo saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, mengingatkan agar masyarakat maupun elite politik untuk terus mendewasakan demokrasi Indonesia dan memperkuat konsolidasi nasional dengan menghindari politik identitas serta politisasi agama demi mencegah polarisasi sosial.

"Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat," ujar Presiden.

Baca juga: Presiden tegaskan lima agenda besar nasional tidak boleh terhenti

Sidang Tahunan 2022 turut dihadiri Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno dan Wakil Presiden ke-9 Hamzah Haz.

Hadir pula Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua MK Anwar Usman, Ketua DPR Nyalla Mahmud Mattalitti, para menteri kabinet Indonesia Maju, para ketua partai politik dan pejabat negara lainnya.