Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berkomitmen untuk memperbaiki integritas di lingkungan Kemendagri setelah mendapat masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami akan lanjutkan komitmen untuk memperbaiki integritas Kemendagri yang sekarang pada papan tengah. Saya ingin menargetkan pada penilaian berikutnya itu sudah naik di papan atas untuk kementerian/lembaga," kata Tito usai menghadiri pembekalan antikorupsi dalam program Penguatan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.

KPK menyelenggarakan program PAKU Integritas kepada Tito dan jajaran eselon I Kemendagri beserta pasangan masing-masing.

"Kami dari Kemendagri dengan berbagai masukan tadi sekaligus juga berkolaborasi akan saya melanjutkan tidak hanya eselon I. Nanti eselon II, eselon III, dan IV istrinya masing-masing di bawah Itjen Kemendagri nanti akan melakukan pendidikan antikorupsi. Apalagi, hadirnya istri-istri ini, ya, itu sangat berpengaruh," ucap Tito.

Dalam kegiatan itu, lanjut dia, KPK juga memaparkan kepada kementeriannya soal daerah-daerah mana saja yang tingkat integritasnya tinggi maupun daerah yang tingkat kerawanan korupsinya tinggi.

"Itu juga bahan masukan bagi kami nanti berkolaborasi dengan KPK supaya untuk bisa memperbaiki daerah-daerah rendah (integritas) ini. Memang kegiatan KPK yang selama ini mungkin banyak berorientasi pada penindakan kemudian mulai masuk ke sektor pencegahan dan pendidikan, ini menjadi sangat penting," ujar Tito.

Baca juga: Tito Karnavian ingatkan APIP utamakan pencegahan pelanggaran
Baca juga: Tito Karnavian minta kepala daerah pugar anjungan daerah di TMII

KPK mencatat berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2021 yang merangkum dari tiga kelompok responden internal, eksternal, dan eksper, Kemendagri meraih skor 80,65.

Terdapat enam titik rawan korupsi di Kemendagri terkait dengan penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, gratifikasi, penyalahgunaan dalam perjalanan dinas, konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, pengelolaan sumber daya manusia (SDM) terkait dengan promosi/mutasi, dan trading in influence.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga memberi beberapa masukan kepada KPK, salah satunya soal perbaikan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN).

"Itu penting sekali baik itu perumahan maupun juga ada namanya superannuation kalau di luar negeri. Ketika orang pensiun dia mendapatkan biaya yang cukup dengan dipotong gaji mungkin disertakan juga mungkin dari pemerintah tabungan bersama yang dipotong dari gaji. Itu superannuation itu akan dapat bermanfaat pada waktu pensiun," ucap Tito.

Tito menilai dengan adanya superannuation, ASN yang telah pensiun selanjutnya dapat memiliki modal untuk bekerja mandiri.

"Di luar negeri di negara maju superannuation itu ada sehingga ketika pada waktu pensiun, ya, mereka pensiun atau bahkan pensiun dini banyak karena ingin berswasta. Kalau kita, 'kan tidak. Menjelang waktu pensiun, minta perpanjang lagi karena bingung ke depan mau ngapain," tuturnya.

Ia pun menyarankan kepada KPK bisa bekerja sama dengan Kemendagri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Keuangan untuk merencanakan agar superannuation itu dapat terwujud.

"Dengan adanya superannuation ini tadi saya sarankan kepada Pak Ketua KPK agar bisa bekerja sama dengan Kemenpan RB, Kemenkeu, Kemendagri, kami membuat bagaimana superannuation itu bisa terjadi sehingga ASN-ASN ini begitu selesai dia pensiun tepat waktu, kemudian dia bisa bekerja mandiri," kata Tito.