"Pemilu sudah menjadi rutinitas yang tidak perlu dikhawatirkan. Adapun orang-orang yang terlalu khawatir kalau kepentingan politiknya tidak terakomodir," ujar Amirsyah dalam sambutannya di Kolokium Agama-agama Nusantara, Rabu.
Kolokium ini digelar oleh Komisi Antar Umat Beragama (KAUB) MUI bekerja sama dengan Puslitbang Kementerian Agama yang melibatkan sejumlah Ormas Islam dan Majelis Agama di Indonesia.
Amirsyah optimistis bahwa Indonesia sebagai negara yang selama ini telah teruji kerukunannya akan membuat Pemilu 2024 berlangsung secara aman, sukses, luber, dan jurdil.
Baca juga: Majelis agama sepakat tolak politisasi agama pada Pemilu 2024
Baca juga: Kapolri ingatkan waspadai politik identitas jelang Pemilu 2024
Adapun mereka yang merasa khawatir, kata dia, adalah yang tidak terakomodir politiknya. Padahal dalam kontestasi politik harus siap menang dan kalah.
"Di sinilah terjadinya kekhawatiran yang menimbulkan semacam phobia," kata dia.
Ia pun mendorong agar ajang Pemilu bukan menjadi momen yang menakutkan bagi masyarakat, kontestan, dan bangsa Indonesia, meskipun politik identitas dalam perdebatan akademis memang tidak bisa dihindari.
Namun, menurutnya Indonesia juga memiliki sejumlah ormas Islam yang menjadi penyangga kerukunan, termasuk MUI yang tidak dimiliki negara lain.
"Tidak ada di negara lain. Indonesia punya kekhasan dan keunikan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Ini harus kita perlihatkan," kata dia.
Baca juga: Waketum: Imbauan Wapres agar MUI tak terlibat pencapresan sudah benar
Baca juga: Anggota MUI dukung Airlangga bangun koalisi nasionalis-religius
Sementara itu, Kepala Balitbang dan Diklat Kementerian Agama Abu Rokhmad mengajak MUI dan ormas Islam menangkal potensi politik identitas menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.
"Politik identitas ini menjadi konsen kita bersama. Kita perlu menjadi netral dan tidak memiliki kepentingan politik identitas. MUI, saya kira, mewakili organisasi yang tidak mempunyai kepentingan sama sekali," kata dia.
Dia menilai sangat sulit mendefinisikan politik identitas sehingga peran MUI sangat dibutuhkan sebagai organisasi yang netral dan tidak mempunyai kepentingan politik identitas untuk membimbing umat.
MUI, kata dia, perlu menjaga keberlangsungan kehidupan beragama yang otentik sebagaimana dicontohkan nabi dan ulama zaman dahulu.
Baca juga: PMII siap berperan dalam pengawasan Pemilu 2024
Baca juga: Majelis agama sepakat tolak politisasi agama pada Pemilu 2024
Sementara itu, Kepala Balitbang dan Diklat Kementerian Agama Abu Rokhmad mengajak MUI dan ormas Islam menangkal potensi politik identitas menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.
"Politik identitas ini menjadi konsen kita bersama. Kita perlu menjadi netral dan tidak memiliki kepentingan politik identitas. MUI, saya kira, mewakili organisasi yang tidak mempunyai kepentingan sama sekali," kata dia.
Dia menilai sangat sulit mendefinisikan politik identitas sehingga peran MUI sangat dibutuhkan sebagai organisasi yang netral dan tidak mempunyai kepentingan politik identitas untuk membimbing umat.
MUI, kata dia, perlu menjaga keberlangsungan kehidupan beragama yang otentik sebagaimana dicontohkan nabi dan ulama zaman dahulu.
Baca juga: PMII siap berperan dalam pengawasan Pemilu 2024
Baca juga: Majelis agama sepakat tolak politisasi agama pada Pemilu 2024