Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Selasa (9/8), mulai dari penegasan Presiden Joko Widodo terkait kasus Brigadir J hingga kerja sama pertahanan RI-Malaysia yang semakin menguat.

Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.

Presiden Jokowi: Jangan sampai kasus Brigadir J rusak citra Polri

Presiden RI Joko Widodo menegaskan pengusutan perkara meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J harus tuntas agar tidak merusak citra dan kepercayaan terhadap Polri di hadapan publik.

"Ungkap kebenaran apa adanya sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Itu yang paling penting, citra Polri apa pun tetap harus kita jaga," kata Presiden Joko Widodo di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

Mahfud: Kasus Brigadir Joshua ibarat tangani orang sulit melahirkan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengibaratkan penanganan kasus kematian Brigadir Joshua akibat ditembak seperti kasus menangani orang hamil karena membutuh waktu lama.

"Kasus ini memang agak khusus seperti kasus orang menangani orang hamil yang mau melahirkan tapi sulit melahirkan, sehingga terpaksa dilakukan operasi Caesar," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa malam.

Selengkapnya baca di sini.

Presiden Jokowi bertolak ke Kalimantan Barat resmikan Terminal Kijing

Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Iriana bertolak menuju Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan kunjungan kerja dengan salah satu agenda meresmikan Terminal Kijing pada Selasa.

Dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, Presiden dan rombongan lepas landas dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 07.00 WIB.

Selengkapnya baca di sini.

KSP harap Gugus Tugas dorong pembahasan RUU PPRT di DPR

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berharap pembentukan Gugus Tugas Percepatan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dapat mendorong rancangan produk legislasi tersebut segera dibahas di DPR karena sudah mandek hampir dua dekade.

"Sudah waktunya bagi kita untuk menunjukkan keberpihakan dan perhatian, agar isu ini dapat segera dikelola dengan baik. Apalagi, ada keterbatasan waktu karena berkejaran dengan isu-isu lain," kata Moeldoko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

Menhan Prabowo: RI-Malaysia harus kompak untuk perdamaian dunia

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto menekankan bahwa Indonesia dan Malaysia harus selalu kompak dan maju bersama untuk perdamaian dunia.

Prabowo menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan selepas pertemuan dengan Menhan Malaysia Dato' Seri Hishammuddin bin Hussein dalam rangka Sidang Ke-42 General Border Committee (GBC) Malindo, Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.