Denpasar (ANTARA) - Biaya kontribusi dari wisatawan yang berkunjung ke Pulau Dewata akan digunakan pemerintah provinsi, salah satunya untuk perbaikan infrastruktur pariwisata, kata Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati di Denpasar, Senin.​

"Sudah ada peruntukan, bantuan untuk sosial, infrastruktur pariwisata ya. Banyak kita lihat yang kurang layak seperti jalanan dan taman yang selama ini pemerintah provinsi tidak ada anggaran untuk itu," kata wakil gubernur yang akrab dipanggil Cok Ace itu.

Cok Ace mengatakan bahwa saat ini formula yang tepat dan lebih sederhana dalam tata cara pemungutan kontribusi dari wisatawan masih menjadi pekerjaan rumah para pemangku kepentingan.

"Aturan sudah berlaku, cuma tata cara pembayarannya yang masih kita lihat belum praktis. Sedang kita sempurnakan beberapa hal yang belum maksimum. Tata cara pemungutan itu yang masih dirasakan rumit sehingga masih dibangun sistem yang lebih baik," katanya kepada media.

Gubernur Bali I Wayan Koster pada Senin (18/5) menandatangani kesepakatan dan perjanjian kerja sama antara pemerintah provinsi dengan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali dan PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali terkait teknis pelaksanaan pemungutan biaya kontribusi dari wisatawan.

Cok Ace saat ditemui usai Sidang Paripurna DPRD Bali mengatakan bahwa kebijakan tersebut telah berjalan dan telah disosialisasikan sebelumnya kepada para calon wisatawan.

"Sudah sosialisasi melalui media sosial dan agen-agen perjalanan. Kkita sosialisasi, mereka (wisatawan) dapat membayar langsung di bandara, di luar negeri, hotel dan restoran," ujarnya.

Pengelolaan kontribusi dari wisatawan akan ditangani oleh BPD Bali, kata Cok Ace.

Baca juga: Bali bakal kenakan pungutan kontribusi wisatawan, ini alasannya
Baca juga: Sandiaga: 90 persen wisatawan ke Bali tertarik wisata ramah lingkungan
Baca juga: Menparekraf targetkan 1,5 juta wisman berkualitas ke Bali selama 2022